Penuntasan Kasus Jaksa Pinangki Diminta Libatkan KPK
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Penuntasan Kasus Jaksa Pinangki Diminta Libatkan KPK

Kamis, 13 Agustus 2020 | 19:59 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) berharap proses hukum kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dapat berjalan cepat, adil dan transparan. Bila perlu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

"Perlu dibuktikan ke publik bahwa Kejaksaan terbuka untuk melakukan koreksi dengan melibatkan KPK," kata Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, pelibatan KPK di dalam penuntasan kasus Jaksa Pinangki bisa memulihkan nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung. Terlebih, pasca kasus Jaksa Pinangki mencuat, institusi Kejaksaan cukup mendapat sorotan publik.

"Kita tentunya harus mendorong agar penyelesaian kasus ini tentunya juga dalam perspektif mengembalikan kepercayaan publik dan membersihkan institusi Kejaksaan," ucap Barita.

Sebelumnya, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung menetapkan jaksa Pinangki sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait Djoko Tjandra. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Pinangki juga langsung ditahan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan, penahanan Jaksa Pinangki adalah alasan subyektif penyidik Kejaksaan.

"Dikhawatirkan tersangka melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi, dan atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan," kata Hari.

Selain itu, penyidik juga memutuskan menahan Pinangki karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Jaksa Pinangki diduga memiliki peran dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pinangki diduga akan ikut mengkondisikan dan mengatur upaya PK.

Selain itu Jaksa Pinangki juga melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Pertemuan itu diduga untuk keperluan koordinasi dan pengkondisian keberhasilan PK terpidana Djoko Tjandra yang dijanjikan hadiah atau pemberian sebanyak US$ 500.000.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Periksa Puluhan Kepala SMP yang Diperas Oknum Jaksa

Para kepala sekolah di Indragiri Hulu itu mengundurkan diri lantaran diperas oknum dari Kejari Indragiri Hulu yang bekerja sama dengan LSM.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Denny JA Kisahkan Jejak Perubahan Kultur Politik Indonesia

Denny JA mengisahkan, pada waktunya, Maret 2005 akan dikenang sebagai revolusi diam-diam dalam politik pemilu Indonesia.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jumlah Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Sumut Bertambah

Terakhir, dokter yang menjadi korban akibat penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini adalah Sabar Tuah Barus.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Lindungi Anak dari Stunting Jadi Kunci Bangsa yang Berdaya Saing

Pada anak, kondisi stunting akan menyebabkan perkembangan yang terlambat, fungsi kognitif yang menurun, serta kegagalan sistem imun.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kepala BP2MI: ASN Harus Setia Terhadap Pancasila dan UUD 1945

Benny Rhamdani menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Dijanjikan Anaknya Lolos Taruna Akpol, Polisi Tertipu Rp 1,3 Miliar

Aiptu Putu dijanjikan oleh pelaku IR bisa meloloskan anaknya masuk Taruna Akpol asal menyerahkan Rp 1 miliar.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pemerintah Telah Bayarkan Rp 843 Miliar Insentif Tenaga Kesehatan

Hingga 11 Agustus 2020 pemerintah telah membayarkan lebih dari Rp 843 miliar untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Masih Terkendala, Ini Solusi Doktor Andriani

Perlu dikembangkan mekanisme pendanaan pengadaan tanah yang ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha dalam skema KPBU.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jarang Terbang, Pilot Maskapai Penerbangan Ini Terpaksa Jualan Mie Ayam

Megah mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi meski pekerjaan barunya menjual mie ayam itu sangat jauh berbeda dengan pekerjaannya sebagai seorang pilot.

NASIONAL | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS