Politik Dinasti Picu Perilaku Koruptif
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Politik Dinasti Picu Perilaku Koruptif

Selasa, 25 Agustus 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Politik kekeluargaan atau dinasti politik diyakini dapat menjadi salah satu pemicu perilaku koruptif. Dinasti politik juga menyebabkan keraguan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinan politik.

Anggota Dewan pembina Perludem,Titi Anggraini, menilai, politik dinasti juga akan melimitasi atau membatasi akses warga negara pada pengisian jabatan publik melalui pemilu di dalam sebuah negara demokrasi.

"Politik kekerabatan bisa memicu perilaku koruptif dan menghambat kesetaraan gender," kata Titi Anggraini, dalam diskusi bertema "75th Merdeka: Maju Keluargamu, Mundur Demokrasiku", di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dijelaskan Titi, politik dinasti pada awalnya muncul sebagai akibat dari adanya putusan MK Nomor 33/PUU XIII/2015 yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. Di dalam putusan tersebut mengakomodir keadaan dipertahankannya dinasti politik.

Dirinya mencontohkan, banyaknya praktik korupsi yang melibatkan calon berlatarbelakang keluarga politik. Di antaranya terjadi di daerah Banten, Cimahi, Kutai Kertanegara, Klaten, Bangkalan, Malang, Banyuasin, dan lain-lain.

Untuk menghindari praktik dinasti politik, diingatkan Titi, tentunya harus ada perbaikan dari sisi regulasi. Selain itu, juga sangat dibutuhkan demokratisasi internal di sebuah partai politik dan membangun kesadaran masyarakat.

Dirinya pun mengusulkan agar ke depannya seorang calon kepala daerah minimal harus menjadi kader parpol minimal selama tiga tahun, baru bisa maju di perhelatan Pilkada. Langkah demikian dilakukan untuk mencegah kader-kader instan maju di perhelatan Pilkada.

"Politik kekerabatan tidak ditopang oleh track record. Baru jadi kader, tiba-tiba jadi kandidat. Perlu penguatan kaderisasi dan rekrutmen politik. Usulan kami, kader partai minimal 3 tahun sebelum pencalonan bagi calon yang diusung oleh partai politik. Selain itu ASN, TNI, Polri juga wajib mundur 3 tahun sebelum pencalonan pilkada," ujarnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, politik dinasti keluar dari semangat dan jiwa reformasi. Politik dinasti justru merupakan salah satu praktik dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat ditentang sejak zaman reformasi.

"Harus dapat dipastikan praktik politik di era Orde Baru tidak boleh lagi terjadi di era reformasi karena alasan tidak dilarang di UU. Di era Orde Baru, kekuasaan 30 tahun juga tidak dilarang, tetapi itu jelas melanggar etos reformasi sejak 98," kata Ray Rangkuti.

Saat ini, negara harus mendorong prinsip profesionalisme dalam ketatanegaraan. Artinya, juga harus ada etika politik dalam menjalankan semangat reformasi di Indonesia.

"Dinasti politik bukan peraturan ada larangan atau tidak. Dinasti politik bukan hanya di eksekutif, bahkan menjalar ke legislatif. Studi menunjukkan peningkatan signifikan di legislatif," ujarnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, menjelaskan, dinasti politik memang bertentangan dengan spirit reformasi, yaitu nepotisme dalam jargon KKN.

"Praktik dinasti politik makin marak, seolah menjadi sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Terasa bahwa dinasti politik akan menjadi fenomena kuat lagi di Pilkada serentak 2020," kata Jeirry.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panitera dan Pegawai Honorer di PN Serang Positif Covid-19

Seorang panitera pengganti dan salah satu tenaga honorer di PN Serang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil "swab test".

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Pandemi Covid-19, IDI: Jumlah Dokter Meninggal Dunia Capai 97 Orang

Berdasarkan data yang dikumpulkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga Minggu (23/8/2020) sudah sebanyak 97 dokter yang meninggal dunia.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Menaker Targetkan 2,5 Juta Rekening Bansos Pekerja Cair Akhir Agustus

Menaker Ida Fauziah menargetkan bantuan sosial tahap pertama untuk 2,5 juta pekerja karyawan swasta dan kelompok pekerja lainnya cair akhir Agustus 2020.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Puluhan SMA dan SMK di DIY Diduga Lakukan Pungli

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta melapokan dugaan pungkutan liar (Pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di sejumlah sekolah di DIY.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

K Martono: Kaji Kembali Perjanjian Penerbangan RI dengan Asing

Penetapan bandara internasional di Indonesia berdasarkan perjanjian timbal balik, perjanjian penyelenggaraan haji udara, atau multilateral.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Polisi Periksa Dua Jenderal

Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo diperiksa penyidik terkait hilangnya red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Menpora Harap Rakernas KONI Bahas Pembinaan Olahraga Prestasi

Menpora Zainudin Amali berharap Rakernas KONI 2020 bisa merumuskan kebijakan strategis untuk mencetak prestasi cabang olahraga.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Jokowi: Jangan Biarkan Kasus Covid-19 di Aceh Membesar

Hingga 24 Agustus 2020, jumlah kasus Covid-19 di Aceh sebanyak 1.241 kasus.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Pandemi Covid-19, Apkasi Otonomi Expo Diundur ke Juli 2021

Ajang promosi potensi dan investasi unggulan daerah ini akan digelar kembali pada 5-7 Juli 2021 di Hall A dan B Balai Sidang Jakarta Convention Center.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Dinkes Sumut Minta RS Laporkan Kekurangan APD

Dinkes Sumut menyatakan, kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien baru Covid-19 masih mencukupi.

NASIONAL | 25 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS