Pengamat: Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Boleh Berhenti, Tapi Perencanaan Harus Tetap Jalan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.27)   |   COMPOSITE 5724.74 (38.65)   |   DBX 1066.46 (5.9)   |   I-GRADE 166.255 (1.33)   |   IDX30 491.004 (3.79)   |   IDX80 129.735 (1.18)   |   IDXBUMN20 364.991 (2.88)   |   IDXG30 133.352 (1.26)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.34)   |   IDXQ30 143.512 (0.71)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.02)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (4.18)   |   IDXV30 127.096 (1.4)   |   INFOBANK15 976.214 (3.91)   |   Investor33 422.656 (2.94)   |   ISSI 167.54 (1.34)   |   JII 607.336 (5.33)   |   JII70 209.626 (2)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.2)   |   LQ45 904.834 (7.73)   |   MBX 1587.29 (11)   |   MNC36 315.598 (2.2)   |   PEFINDO25 317.232 (0.51)   |   SMInfra18 287.626 (3.29)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.42)   |  

Pengamat: Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Boleh Berhenti, Tapi Perencanaan Harus Tetap Jalan

Kamis, 10 September 2020 | 14:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mendukung kebijakan pemerintah menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur atau ibu kota negara (IKN).

Dia sepakat dengan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno yang meminta pemerintah pusat fokus memutus mata rantai virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Sudah bagus. Memang lebih bagus dipending sambil persoalan bencana ini diselesaikan," ujar Yayat, saat dihubungi, Kamis, (10/9/2020).

Dia menjelaskan, pembangunan fisik memang dihentikan, namun, tahapan perencanaan tidak boleh berhenti.

Dia meminta pemerintah agar mempersiapkan master plan, urban design, perencanaan struktur ruang tata kota, serta fasilitas umum seperti sarana transportasi dan jalan.

"Jadi yang paling penting di masa transisi sekarang ini ketika dilanda bencana Covid-19, fokus kepada penanganan Covid-19 dulu," tuturnya.

Kedua fokus dalam konteks perencanaan sinergi rencana yang dibuat Bappenas, rencana yang dibuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sejauh ini, dia menilai, terdapat kekurangan dari sisi perencanaan. "Yang kemarin itu yang kurang pada konsolidasi perencanaan. Masih belum ada titik temu pada waktu itu master plan yang dibuat Bappenas, design yang dibuat oleh PUPR maupun tata ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," katanya.

Yayat juga mengungkapkan, peran pemerintah pusat terlalu dominan dibandingkan pemerintahan daerah. Seharusnya pemerintah pusat juga mengakomodasi keinginan pemerintah daerah.

Dia optimistis apabila perbedaan disatukan dan disamakan visi-misi serta rencana pembangunan ibu kota negara, maka persoalan teknis bisa diselesaikan.

"(Pembangunan,red) ibu kota negara tetap jalan. Tidak boleh mundur. (Saya, red) optimistis dengan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi upaya pemerintah menunda rencana pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Alasan pemerintah menunda itu pun dianggap tepat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda proses pemindahan ibu kota, mengingat penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejatinya adalah program prioritas pemerintah," kata Eddy Soeparno, Rabu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini berpendapat, bukan saja dari aspek anggaran yang perlu difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, tetapi juga perhatian, tenaga dan pemikiran tidak boleh terpecah. Apalagi, lanjut dia, pemerintah perlu tambahan anggaran untuk produksi vaksin dan obat anti Covid-19, termasuk proses vaksinasinya.

Hal tersebut tentu membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu gerak cepat pemerintah menunda pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur dinilai sudah tepat.

"Belum lagi jika vaksinasi harus dilakukan lebih dari satu kali untuk masyarakat," kata Legislator Dapil Bogor dan Cianjur ini.

Ia yakin, pascapenanggulangan Covid-19 dan PEN, pemerintah akan memulai proses pengembangan ibu kota baru kembali dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan anggaran.

"Mengingat kita menerbitkan utang baru yang jumlahnya signifikan untuk membiayai penanganan Covid-19, PEN serta defisit anggaran 2020 sampai dengan 2023," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan ibu kota baru ditunda untuk tahun depan. Akan tetapi, pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan master plan hingga pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Dukung Perubahan Status Pegawai KPPU Jadi ASN

Dibutuhkan pola karir dan pengembangan profesi bagi karyawan KPPU agar tercipta tenaga kerja yang profesional.

NASIONAL | 11 September 2020

Gus Nabil: Pemerintah Pusat Disebut Harus Jadi “Dirigen” Penanganan Covid-19

Pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi dirigen yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Dana dan Tata Kelola Otsus Papua Diharapkan Lebih Komprehensif

Dana dan tata kelola otonomi khusus harus lebih baik ke depan dan menyejahterakan masyarakat Papua.

NASIONAL | 11 September 2020

Jelang Pilkada, Kementerian Dalam Negeri Tolak 4.156 Usulan Mutasi

Usulan mutasi tersebut disampaikan gubernur, bupati/wali kota sejak bulan Januari hingga Agustus 2020.

NASIONAL | 11 September 2020

Pastikan Rakyat Aman dan Sejahtera, Sahroni: Nasdem Siap Bantu Anies

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai dukungan.

NASIONAL | 11 September 2020

Dukung Kebijakan Pemerintah, Human Initiative Inisiasi Rumah Belajar Daring

Pandemi Covid-19 yang hingga belum mereda memaksa seluruh pelajar terpaksa melakukan aktivitas belajar daring dari rumah.

NASIONAL | 11 September 2020

Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Anggota DPR Fraksi PAN

Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Anggota DPR Fraksi PAN

NASIONAL | 11 September 2020

Tim Gabungan Cek Protokol Kesehatan di 8 Kabupaten/Kota se-Banten

Tim gabungan dan relawan menggelar pengecekan protokol kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

NASIONAL | 11 September 2020

Presiden: Jaga Semangat Belajar dan Mengajar di Masa Pandemi

Jokowi meminta para guru terus memotivasi anak didik untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi.

NASIONAL | 11 September 2020

Penanganan Jaksa Pinangki, Kejagung Terima Masukan KPK

Kejagung mengakui bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari KPK terkait penanganan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS