Penanganan Covid-19, Politisi PKS: Hentikan Polemik, Utamakan Keselamatan Rakyat
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Penanganan Covid-19, Politisi PKS: Hentikan Polemik, Utamakan Keselamatan Rakyat

Selasa, 15 September 2020 | 16:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19. Apalagi, ungkap Mufida, dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.

Mufida meminta, keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19 harus lebih diutamakan dibandingkan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politisi PKS ini mencontohkan sebelumnya Presiden Joko Widodo gamblang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi. Saat kembali diberlakukan PSBB jilid II, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta soal ekonomi yang seolah disisihkan. Presiden kemudian seolah membenturkan PSBB Jilid II di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," ungkap anggota DPR dari Dapil II Jakarta ini.

Mufida kembali mencontohkan seolah tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat dalam kembali memberlakukan PSBB Jilid II. Di sisi lain Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? alur komandonya bagaimana? Masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi Covid-19," paparnya.

Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu. Ia khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas.

"Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPT Telusuri Dugaan Jaringan Teror Penusuk Syekh Ali Jaber

BNPT tidak asal percaya dengan informasi yang menyebutkan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber mengalami gangguan kejiawaan.

NASIONAL | 15 September 2020

Jembatan Kilangan di Aceh Singkil Rampung Akhir 2022

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah memastikan pembangunan jembatan terpanjang di Aceh ini akan rampung di akhir tahun 2022.

NASIONAL | 15 September 2020

Ketum PBNU Desak Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dihukum Berat

Menurut Ketua Umum PBNU Said aqil Siradj, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber harus dihukum berat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

NASIONAL | 15 September 2020

Mirip Polisi, Sekarang Satpam Juga Ada Pangkatnya

Gada Pratama selevel dengan Tamtama dan Bintara, Gada Madya selevel dengan perwira menengah setingkat AKBP, Gada Utama setingkat kombes dan jenderal.

NASIONAL | 15 September 2020

Dinkes Sebut 600 Tenaga Kesehatan di Sumut Terpapar Covid-19

600 orang tenaga medis yang terpapar itu meliputi, dokter spesialis, pendidikan dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan analisis laboratorium.

NASIONAL | 15 September 2020

Pakar: Kejaksaan Agung Punya Kapabilitas Menangani Kasus Pinangki

Kejaksaan Agung memiliki kapabilitas untuk mengungkap kasus Pinangki karena memiliki SDM yang tidak diragukan lagi serta pengalaman menangani kasus korupsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Yayasan Muslim Sinar Mas, BenihBaik.com, dan JNE Ajak Masyarakat Donasikan Alquran

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, masih menghadapi masalah kurangnya ketersediaan Alquran.

NASIONAL | 15 September 2020

Jenguk Syekh Ali, Moeldoko Tegaskan Kasus Penusukan Diusut Tuntas

Syekh Ali menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Moeldoko dan menjelaskan saat ini kondisinya telah membaik.

NASIONAL | 15 September 2020

Bupati Serdang Bedagai Soekirman Positif Covid-19

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman mengonfirmasikan dirinya positif terpapar virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 September 2020

BNN Fokuskan Anggaran untuk Pelatihan Konselor Rehabilitasi

BNN juga banyak mengerjakan program capacity building khususnya di wilayah rawan narkoba.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS