Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Lebih Bertanggung Jawab
INDEX

BISNIS-27 503.107 (3.35)   |   COMPOSITE 5679.25 (39.62)   |   DBX 1039.52 (6.75)   |   I-GRADE 166.189 (1.34)   |   IDX30 492.322 (3.63)   |   IDX80 129.082 (1.16)   |   IDXBUMN20 363.759 (2.41)   |   IDXG30 133.243 (1.08)   |   IDXHIDIV20 440.08 (4.39)   |   IDXQ30 143.762 (1.21)   |   IDXSMC-COM 242.127 (1.48)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (2.85)   |   IDXV30 123.61 (1.56)   |   INFOBANK15 979.67 (2.43)   |   Investor33 423.592 (2.76)   |   ISSI 165.745 (1.55)   |   JII 604.859 (7.37)   |   JII70 207.745 (2.41)   |   KOMPAS100 1155.02 (9.48)   |   LQ45 903.46 (6.85)   |   MBX 1578.72 (11.13)   |   MNC36 316.411 (2.51)   |   PEFINDO25 310.113 (2.29)   |   SMInfra18 286.549 (1.57)   |   SRI-KEHATI 362.507 (2.21)   |  

Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Lebih Bertanggung Jawab

Selasa, 15 September 2020 | 19:58 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 harus dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Pilkada kali ini berada di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terus menyebar ancaman bagi kehidupan manusia.

Demikian dikatakan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Ia mengatakan, setidaknya ada lima hal penting yang perlu diperhatian terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, penyelenggara Pilkada serentak, bahkan seluruh masyarakat, bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia harus bekerja sama secara lebih bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 bukan saja untuk memenuhi hak politik rakyat, tetapi juga perlu memperhatikan dengan saksama hak hidup dan kesehatan masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang belum mampu diatasi.

Karena itu, pengamat hukum dan kebijakan publik UKSW tersebut berpendapat, para calon dalam Pilkada serentak ini perlu berperan lebih aktif tidak hanya dalam pendidikan politik, tetapi juga perlu lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat.

“Para kandidat memiliki kesempatan untuk mengerjakan secara maksimal pendidikan politik dan pendidikan pemilih, untuk tidak hanya menghasilkan kesadaran politik, tapi juga kesadaran dan kepatuhan hukum,” paparnya.

Kedua, Pilkada serentak kali ini harus bisa menjadi contoh penertiban kehidupan bersama dalam mentaati protokol kesehatan. Dalam konteks ini, penyelenggara Pilkada dan masyarakat yang berada di tempat pemungutan suara (TPS) harus bisa tertib menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer.

Persoalan jaga jarak fisik antrian dan titik kumpul di TPS harus betul-betul menjadi perhatian serius agar jangan muncul klaster baru Covid-19. “TPS harus benar-benar jadi tempat pemungutan suara yang aman, bukan sebaliknya menjadi tempat penyebaran sakit,” tandasnya.

RES Fobia yang juga seorang advokat ini mengatakan, dalam keadaan normal saja, penyelenggaraan pemilu termasuk Pilkada masih menunjukkan banyak persoalan. Contohnya, mobilisasi massa karena ketidakpuasan akibat perbedaan hasil penghitungan suara. Karena itu, mutlak dibutuhkan pengetatan atas operasionalitas protokol kesehatan.

Ketiga, pengadaan dan kontrol penggunaan anggaran yang efektif. Penyelenggara harus didukung dengan anggaran yang memadai, untuk membangkitkan semangat dan kinerja yang maksimal. Tetapi alokasi anggaran, realisasi penggunaan, dan akurasi pertanggungjawabannya harus dapat dipantau secara terukur dan teruji oleh publik.

Keempat, perlu dipikirkan jaminan hukum dan standar kelayakan daya dukung kepada para petugas kesehatan seperti dokter dan perawat, karena sesama kita ini akan menghadapi beban pekerjaan yang semakin berat.

Alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini mengatakan, negara dan pemerintah harus terbuka dan lebih bertanggung jawab memberi pemaknaan yang meluas, bahwa suksesnya Pilkada tidak semata-mata karena peran normatif penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi juga peran substantif dari para petugas kesehatan.

”Tak bisa disangkal pentingnya antisipasi terhadap kejadian tiba-tiba. Misalnya, ada dari masyarakat atau penyelenggara Pilkada yang tanpa diduga sebelumnya, mengalami gangguan kesehatan pada saat proses Pilkada serentak sedang berlangsung. Tentu perlu mengatasi kepanikan. Dalam hal ini antisipasi dapat dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu yang menegaskan pentingnya kepatuhan pada protokol kesehatan, tetapi tentu saja kesiapsiagaan petugas medis,” paparnya.

Kelima, sejauh ini jarang disebutkan di ruang publik, bahwa ada hal yang tak hanya simbolis, tapi juga berdiri pada kesadaran hukum atas urusan kemanusiaan universal.

Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini menegaskan, Pilkada yang akan diselenggarakan di 270 daerah pemilihan tersebut, diselenggarakan tepat pada tanggal peringatan ke-72 lahirnya Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida (Pembunuhan Masal), 9 Desember 1948. Bahkan, pada tanggal 10 Desember 1948, merupakan hari lahirnya Deklarasi Umum HAM, yang pada tahun ini akan diperingati sebagai Hari HAM Internasional ke-72.

RES Fobia menjelaskan, memang Pilkada bukanlah sebuah gelar perkara karena kesalahan, kealpaan, kurang hati-hati, dan pembiaran dalam konteks hukum pidana nasional atau pembunuhan massal (genocide) dan kejahatan-kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity) dalam hukum pidana internasional dan hukum HAM internasional. Tetapi, semangat, gagasan, dan panggilan peradaban hidup bersama adalah pemuliaan martabat manusia. Karena itu, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 jangan sampai menjadi penyebab bahaya masal misalnya munculnya klaster baru Covid-19.

"Jika itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi sorotan masyarakat global karena dianggap menelantarkan kesadaran hukum internasional dan adab kemanusiaan universal," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri: KKB Papua Renggut 9 Nyawa Sepanjang 2020

Untuk korban luka akibat aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua sebanyak 23 orang, yakni 10 orang warga sipil, 7 orang anggota TNI dan 6 orang anggota Polri

NASIONAL | 15 September 2020

Komisi IX DPR: 30 Hotel Disiapkan untuk Isolasi Pasien Covid 19

Pemerintah sudah membuat rencana alternatif dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan hotel-hotel untuk dijadikan tempat penampungan isolasi dan perawatan.

NASIONAL | 14 September 2020

Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dinilai Butuh Pengawasan Ketat

Presiden Jokowi telah meminta penerapan PSBM di delapan provinsi prioritas.

NASIONAL | 15 September 2020

PSBB, Rem Darurat untuk Membatasi Covid-19

Positivity rate di Jakarta setelah penambahan Senin, sebesar 15,7 persen.

NASIONAL | 15 September 2020

Beberapa Catatan yang Mendorong PSBB Lagi

Pelonggaran aktivitas publik memicu kembali kenaikan jumlah kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

Oknum Polisi Paksa Minta Proyek, Kepala Dinas di Daerah Banyak yang Stres

Munculnya ulah nekat para oknum polisi yang minta proyek ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para kapolda maupun Propam Polri.

NASIONAL | 15 September 2020

Menkes Serahkan Insentif bagi Peserta PPDS Universitas Padjajaran

Untuk kesekian kalinya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan bantuan insentif bagi peserta PPDS yang bekerja selama masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

KPK Imbau Calon Kepala Daerah Waspadai Penipuan Berkedok Bantu LHKPN

KPK mengingatkan tidak pernah memungut biaya apapun untuk layanan publik, termasuk pengisian LHKPN.

NASIONAL | 15 September 2020

Wapres: Pembangunan SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global

Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

NASIONAL | 15 September 2020

Uji Swab karena Suami Positif, Istri Wali Kota Jambi Negatif Covid-19

Istri Wali Kota Jambi, Yuliana Fasha dan anaknya Fabiansyah Putra negatif Covid-19, setelah menjalani tes "swab" menyusul Wali Kota Syarif Fasha positif.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS