KPK Bakal Selidiki Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

KPK Bakal Selidiki Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Sabtu, 19 September 2020 | 16:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyelidiki pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya telah menyampaikan sejumlah inisial dan istilah terkait skandal Djoko Tjandra ke aparat penegak hukum, termasuk KPK. Namun, Kejaksaan Agung yang menangani kasus Pinangki telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk itu, kecil kemungkinan Kejaksaan akan mendalami keterlibatan para pihak tersebut.

"InsyaAllah karena berkas Jaksa P (Pinangki) telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang didukung bukti yang cukup untuk itu," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9/2020).

Nawawi menegaskan kesiapan KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak lain dalam skandal Djoko Tjandra. Dikatakan, jika Kejagung yang menangani kasus tersebut tak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, maka KPK berhak mengambil alih penanganan perkara tersebut.

"Jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti maka KPK dapat langsung mengambil alih dan menindaklanjutinya sendiri," katanya.

Nawawi menyebut hal itu selaras dengan kewenangan yang dimiliki KPK, yang tercantum dalam pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 10A ayat (1)) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan".

Sementara Pasal 10A ayat (2) menyatakan, "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan, a) laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b) proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c) penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d) penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e) hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Pasal 10A ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi."

Diketahui, MAKI melaporkan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus Jaksa Pinangki. Beberapa pihak tersebut berinisial T, DK, BR, HA, dan SHD. Selain itu, MAKI juga mengungkap adanya istilah 'bapakku' dan 'bapakmu' yang diduga kerap digunakan Pinangki dan Anita Kolopaking dalam mengurus permintaan fatwa ke MA agar Djoko Tjandra tak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut terdapat sosok 'King Maker' yang belum 'disentuh' Kejaksaan.

Tumpukan dokumen mengenai dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk sosok 'King Maker' telah disampaikan dan dijelaskan Boyamin ke KPK. Langkah ini dilakukan karena Kejagung sudah melimpahkan berkas perkara Jaksa Pinangki ke pengadilan.

Boyamin berharap KPK mengambil alih penanganan kasus ini atau membuka penyelidikan baru untuk mendalami informasi yang disampaikannya, termasuk mengenai sosok King Maker.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICW Minta Polisi Ajak KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung kepolisian mengusut tuntas kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

NASIONAL | 19 September 2020

ASN Diminta Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan, Tjahjo: Perlu Pengawasan Ketat

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 19 September 2020

Keppres Piala Dunia U-20 Terbit, Menpora Langsung Gerak Cepat

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali langsung meninjau Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk memastikan progres persiapan Piala Dunia U-20.

NASIONAL | 19 September 2020

Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Relawan PMI Medan

Bobby Nasution kini menjadi keluarga besar PMI Medan.

NASIONAL | 19 September 2020

Tiga Bapaslon Pilbup Karawang Memenuhi Syarat

Tiga bakal pasangan calon (bapaslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) Karawang, Jawa Barat (Jabar), telah memenuhi syarat pencalonan.

NASIONAL | 19 September 2020

Terpapar Covid-19, Anggota Dewas KPK Dirawat di RS Pertamina

Syamsudin Haris yang terppar Covid-19 meminta doa kepada seluruh pihak agar dapat segera sehat dan kembali menjalani aktivitas di Dewas KPK.

NASIONAL | 19 September 2020

Kimia Farma Bawa ke Ranah Hukum Dugaan Pelecehan dan Pemerasan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

PT Kimia Farma Diagnostika telah menghubungi korban atas kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut di Bandara Soekarno Hatta.

NASIONAL | 19 September 2020

Penyidikan Kebakaran Kejagung, Polisi Akan Panggil Saksi Mulai Senin

Ada sejumlah faktor juga yang mempercepat kebakaran. Salah satunya adalah ditemukan cairan yang mengandung senyawa hidrokarbon.

NASIONAL | 19 September 2020

Pondok Pesantren Harus Tanamkan Empat Pilar Kembangsaan

Pondok pesantren harus tanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila.

NASIONAL | 19 September 2020

MAKI Duga Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki untuk Tutupi King Maker

Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki ini semata-mata nampaknya untuk melokalisir di Pinangki saja, dan menutupi pihak-pihak lain.

NASIONAL | 19 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS