Proses Hukum Penipuan Pejabat Teras Partai Demokrat Dilanjutkan
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Proses Hukum Penipuan Pejabat Teras Partai Demokrat Dilanjutkan

Kamis, 1 Oktober 2020 | 13:02 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus penipuan oleh oknum kader yang juga pengurus DPP Partai Demokrat Rezka Oktoberia sebesar Rp 1,7 miliar yang ditangani Kacabjari Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat tidak bisa dihentikan tuntutannya.

Apalagi dasar pertimbangan penghentian tuntutan itu memakai asas restorasi justice (keadilan restoratif), sebagaimana termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Restorasi justice itu mekanisme penyelesaian dalam kasus tindak pidana yang nilainya di bawah Rp 2.500.000 atau kasus pidana yang pelakunya masih anak anak di bawah umur. Jadi, tidak tepat jika diterapkan untuk kasus penipuan yang nilainya bisa dibilang fantastis mencapai miliaran rupiah,” tutur pengamat hukum dari Universitas Krisnadwipayana Suyanto Londrang, di Jakarta, Kamis (1/9/2020).

Suyanto menanggapi, kabar dari kubu tersangka Rezka yang mengklaim, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyetujui permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Surat Keterangan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) kepada RO itu bakal dikeluarkan.

Soal sudah adanya kesepakatan damai antara pihak tersangka dan korban, Suyanto menegaskan, untuk tindak pidana biasa hubungan hukumnya antara negara dengan pelaku kejahatan. Jadi, tidak bisa serta merta melalui penyelesaian damai antara pelaku penipuan dengan si korban, kemudian perkara pidananya tak dilanjutkan.

“Meskipun telah tercapai perdamaian oleh para pihak, proses hukum atas delik biasa yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan,” katanya.

Suyanto pun mengutif, PAF Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia (hal 217-218). Disitu kata dia, memberi pengertian delik biasa sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Yang harus dilakukan penegak hukum sebagai representasi negara dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan adalah melengkapi bukti-bukti, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku sampai pengadilan memutus bersalah atau tidak.

Suyanto juga menambahkan, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur didalam undang-undang dalam hal ini KUHP. Sekalipun Kejaksaan Agung menerbitkan peraturan kejaksaan, tidak bisa bertentangan dengan undang undang.

“Secara hierarki KUHP lebih tinggi dari peraturan kejaksaan tersebut,” kata Advokat dari Peradi ini.

Sebelumnya diberitakan, Dasril sepupu tersangka RO kepada wartawan Sabtu (19/9/2020), menyampaikan tanggal 16 September 2020 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyetujui permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, SKPP tersebut akan segera diterbitkan.

Berbeda Wakil Kepala Kejati Sumbar sekaligus Pelaksana tugas Kajati Sumbar, Yusron menegaskan kasus dugaan penipuan sebesar Rp1,7 miliar yang ditangani Kacabjari Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, tidak memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.

"Kami telah mempelajari perkara tersebut dan berkoordinasi dengan Jampidum Kejagung, dari situ disimpulkan kasus ini tidak bisa dihentikan penuntutannya," kata Yusron dikutip Antaranews.com.

Yusron juga menegaskan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya diberikan untuk kerugian di bawah Rp 2,5 juta, seperti masyarakat kecil yang mencuri singkong, kakao, atau sekeping kayu sehingga mereka tidak perlu dibawa ke persidangan.

Ia mengemukakan dengan tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan tersebut maka Kecabjari Suliki selanjutnya akan melanjutkan proses perkara dan melimpahkannya ke pengadilan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Hina Wapres dengan Kakek Sugiono, Ketua MUI Ditangkap

SM diketahui menggungah kalase foto wapres yang disandingkan dengan bintang porno Jepang Shigeo Tokuda alias kakek Sugiono.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Transparansi Pengelolaan Anggaran Kemsos Dinilai Sesuai dengan Keinginan Masyarakat

Pertemuan tersebut terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran, guna memperkuat kerja sama untuk pengawalan dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

UPH Universitas Pertama yang Memiliki Immigration Corner di Tangerang

Dengan adanya Immigration Corner ini diharapkan semakin memberikan kemudahan dan kecepatan layanan imigrasi, terutama bagi mahasiswa dan dosen dari luar negeri.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Ini Tahapan Program Guru Belajar Kemendikbud

Program Guru Belajar terdiri dari orientasi awal, bimtek, diklat dan pengimbasan.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

KPK Ingatkan Kerawanan Korupsi di Bank Daerah Saat Pilkada

Tak hanya BPD sebagai korporasi, pegawai BPD juga rentan menjadi subyek tindak pidana korupsi.v

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Edufair Part 3 SMAN 8 Jakarta, Peserta Didik Ditargetkan Temukan Minat dan Bakatnya

Rita Hastuti pada kesempatan berharap peserta didik akan menggapai apa yang diimpikan sesuai dengan minat, bakat, dan fashion-nya.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

SIG Pasok Kebutuhan Semen untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera

"SIG juga memiliki fasilitas packing plant dan pelabuhan yang tersebar diseluruh Pulau Sumatera," kata Rahman Kurniawan

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Gebrak Masker Menembus Pelosok Jambi, Rahima Fachrori: Benteng Pertahanan Cegah Covid-19

Gebrak Masker tersebut sebagai respons positif terhadap Gebrak Masker Nasional yang dicanangkan TP PKK secara nasional.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Salinan Putusan "Sunat" Hukuman Koruptor Belum Diterima KPK, MA: Tak Boleh Salah Ketik

Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Menpora Luncurkan Logo Hari Sumpah Pemuda ke-92

Menurut Menpora, konsep logo yang dibuat seakan menyambung dan tidak terputus melambangkan semangat persatuan dan kerja sama untuk melawan Covid-19.

NASIONAL | 2 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS