Bertemu PP Muhammadiyah, Jokowi Jelaskan Pentingnya UU Ciptaker
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-1.34)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.96)   |   DBX 1076.27 (11.92)   |   I-GRADE 169.305 (0.55)   |   IDX30 499.8 (-0.92)   |   IDX80 132.38 (-0.32)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.01)   |   IDXG30 135.455 (0.05)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.98)   |   IDXQ30 146.053 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.27)   |   IDXV30 131.098 (-0.19)   |   INFOBANK15 988.482 (5.02)   |   Investor33 429.242 (-0.7)   |   ISSI 170.543 (-0.37)   |   JII 620.021 (-3.74)   |   JII70 214.017 (-1.07)   |   KOMPAS100 1185.8 (-0.19)   |   LQ45 922.358 (-1.18)   |   MBX 1613.53 (0.24)   |   MNC36 321.576 (-0.73)   |   PEFINDO25 321.335 (-2.97)   |   SMInfra18 295.407 (1.45)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.28)   |  

Bertemu PP Muhammadiyah, Jokowi Jelaskan Pentingnya UU Ciptaker

Rabu, 21 Oktober 2020 | 22:13 WIB
Oleh : Lennny Tristia Tambun, Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” kata Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam keterangannya kepada Beritasatu.com.

Terhadap kritik tersebut, menurut Abdul, Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, Presiden membuka diri atas masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Ciptaker yang bermasalah.

“Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” ujar Abdul.

Selain Abdul, hadir dalam pertemuan pukul 11.00-12.30 WIB tersebut, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Sutrisno Raharjo. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat. Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden,” ujar Abdul.

Abdul menambahkan dalam rangka menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, pihaknya mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Ciptaker. Menurut Abdul, di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan. Misalnya terkait kesiapan penolakan dari masyarakat, dan sebagainya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tingkatkan Kompetensi Ilmu Kebidanan, Martha Tilaar Gandeng Stikes RSPAD Gatot Soebroto

Dalam kerja sama ini, Martha Tillar akan membantu merumuskan secara bersama kurikulum komplementer treatment Prodi S1 Kebidanan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Indofood Serahkan Dana Riset bagi 60 Mahasiswa S1

Penerima dana riset Indofood juga mendapatkan bimbingan dan pendampingan oleh pakar-pakar yang sudah dikenal baik di Indonesia maupun di tingkat global.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Harap Libur Panjang Tidak Tingkatkan Kasus Baru

Satgas Covid-19 meminta agar masyarakat tidak lengah dan lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disebut Banyak Sisi Positif

Kepala Riset Center for Indonesian Policy Study (CIPS) Felippa Amanta menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memiliki sisi positif.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Antisipasi Libur Panjang, Menhub Minta Operator Tambah Frekuensi

Menhub meminta operator transportasi untuk meningkatkan frekuensi perjalanan guna mengantisipasi peningkatan penumpang yang akan memanfaatkan libur panjang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

IBUF Sosialisasi UU Ciptaker

Federasi Serikat Pekerja Bank dan Fintech Indonesia (IBUF) akan menyosialiasikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes

Kemkes telah membayarkan Rp 2,8 triliun lebih untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat yang menangani Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pengacara Sesalkan Tanggapan JPU atas Eksepsi Pinangki

Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap, Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu menyesalkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi kliennya.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

KH Abdullah Syukri Zarkasyi, Pimpinan Ponpes Gontor Wafat

KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dalam usia 78 tahun karena menderita sakit.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kejagung Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi Koni Pusat

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS