Orasi Ilmiah di Unhan, Puan Beberkan Dukungan DPR Perkuat Sistem Pertahanan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Orasi Ilmiah di Unhan, Puan Beberkan Dukungan DPR Perkuat Sistem Pertahanan

Senin, 26 Oktober 2020 | 13:07 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, pihaknya mendukung sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) abad 21. Puan menjelaskan peran DPR dalam mendukung Sishankamrata abad 21 dilaksanakan melalui fungsi legislasi, penetapan APBN, pengawasan, serta peran diplomasi parlemen.

“Untuk menjaga persatuan, dan melindungi bangsa serta keutuhan wilayah Indonesia, membutuhkan Sistem Pertahanan Semesta yang kuat dan andal,” ujar Puan. saat menyampaikan orasi ilmiah secara virtual dalam Kuliah Umum di Universitas Pertahanan, Senin (26/10/2020).

Hadir dalam acara itu Rektor Unhan Laksamana Madya Amarulla Oktavian bersama civitas akademika, di antaranya mahasiswa doktoral Unhan Hasto Kristiyanto yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan.

Menurut Puan, tantangan yang dihadapi pada abad 21 secara fisik maupun nonfisik, ancaman militer dan nonmiliter, dengan spektrum luas dapat mengancam warga negara hingga mengancam negara.

Ancaman militer dalam dinamika lingkungan strategis global meliputi, keamanan di Asia Pasifik, Laut Cina Selatan, ancaman militer sebagai lanjutan dari rivalitas AS-Tiongkok, persaingan modernisasi kekuatan militer, dan lainnya.

Sedangkan ancaman non militer meliputi pandemi Covid-19, terorisme, perkembangan di bidang Chemical, Biologial, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE), kejahatan siber, bencana alam, ketahanan pangan dan energi.

Melalui fungsi legislasi, DPR mendukung pertahanan nasional melalui perumusan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Undang-Undang ini turut mengatur mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan bersinergi bersama Polri untuk memerangi terorisme,” kata Puan.

“Hal ini juga mencerminkan Sishankamrata berupa integrasi institusi sipil dan militer dalam upaya memberantas terorisme,” sambungnya, dalam acara yang dihadiri 1.000 lebih peserta, dimana 400 di antaranya hadir di Auditorium Unhan, terdiri dari para dosen, mahasiswa S1, S2, dan S3.

DPR juga turut merumuskan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara. Undang-undang itu bertujuan membentuk payung hukum bagi usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan tentang pengaturan mobilisasi dan demobilisasi pertahanan negara.

“Undang-undang ini merupakan arsitektur DPR bersama pemerintah dalam rangka mempersiapkan secara dini sumber daya nasional agar lebih siap menghadapi tantangan dan ancaman kekinian, baik ancaman militer maupun nonmiliter,” ujar Puan.

Melalui fungsi anggaran, kata Puan, DPR sangat memperhatikan pemenuhan minimum essential force (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan misi perdamaian.

Puan menuturkan, anggaran fungsi pertahanan juga terus ditingkatkan. Pada 2016 anggaran fungsi pertahanan mencapai Rp 98,2 triliun, meningkat hingga mencapai Rp 118 triliun pada 2020, dan pada 2021 dianggarkan sebesar Rp 137 triliun.

DPR juga berupaya serius mencukupi kebutuhan RS TNI dalam peralatan dan sarana prasarana terkait antara lain kesiapan APD, ketersedian dokter spesialis, dan obat-obatan di dalam negeri.

“DPR RI menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 8,067 triliun dari Bagain Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pemenuhan alat dan materiil kesehatan dan kegiatan kebutuhan rumah sakit lapangan,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Untuk meningkatkan kesiapan ancaman pandemi Covid-19, DPR menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar Kementerian Pertahanan Tahun 2021 untuk membuka empat fakultas baru di Universitas Pertahanan untuk jenjang sarjana atau S1. Keempat fakultas tersebut yakni Fakultas Teknik, Kedokteran, Informatika, dan MIPA.

Dari sisi fungsi pengawasan, DPR memberi masukan strategis dalam berbagai kebijakan terkait pertahanan, yakni mengenai isu Laut Cina Selatan, penanganan Covid-19, modernisasi alutsista dan dukungan kemajuan industri pertahanan.

Melalui diplomasi parlemen, DPR mendukung penguatan kerja sama TNI dengan militer berbagai negara, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit, sharing infomasi dan lain sebagainya.

“DPR juga mendukung rangkaian diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memperkuat kerja sama pertahanan internasional untuk mendukung kemajuan alutsista. DPR juga mendukung penuh peran aktif TNI yang konsisten mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB sebagai komitmen negara dalam turut serta dalam perdamaian dunia,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota DPR: Perlu Ada Penanganan Menyeluruh untuk Banjir Bekasi

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu berharap adanya penanganan yang menyeluruh terkait peristiwa banjir di Kota Bekasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Bio Farma Terus Awasi Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Bio Farma terus melakukan pemantauan terhadap efek samping atau kejadian ikutan pasca-pemberian vaksin Covid-19.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Vonis Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diyakini Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Kejaksaan Agung juga harus terus menelusuri aset-aset milik terdakwa yang belum disita.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Terima Kunjungan Menhan Prabowo, Pemerintah AS Apresiasi Demokrasi Indonesia

Kunjungan kerja Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Pascaerupsi Sinabung, Warga Dilarang Masuk Zona Merah

Masyarakat dan wisatawan dilarang untuk melakukan aktivitas dengan radius 3 hingga 5 kilometer dari puncak Gunung Sinabung.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

8 Tersangka Kebakaran Kejagung Diperiksa Selasa

Para tersangka tersebut terdiri dari lima orang tukang, seorang mandor, seorang direktur, dan seorang jaksa.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Usut Kasus Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Waskita

Haris bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Hadapi Sidang Putusan Perkara Jiwasraya

Jaksa menuntut Benny Tjokro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Pilkada NTB Jadi Perhatian Khusus KPK

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyebut di NTB sendiri terdapat 12 kasus korupsi, baik yang sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kilas Balik Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi

Sejumlah kebijakan Kemendikbud di masa pandemi adalah relaksasi biaya UKT dan bantuan kuota internet.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS