Usut Kerumunan Rizieq Syihab, Polisi Tepat Gunakan UU Kekarantinaan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.79)   |   COMPOSITE 5612.42 (107.29)   |   DBX 1062.36 (2.93)   |   I-GRADE 161.886 (4.39)   |   IDX30 478.794 (11.91)   |   IDX80 126.714 (2.89)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.19)   |   IDXG30 131.028 (2.31)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.67)   |   IDXQ30 139.823 (3.66)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.39)   |   IDXV30 122.487 (4.35)   |   INFOBANK15 946.8 (30.61)   |   Investor33 412.464 (9.91)   |   ISSI 165.112 (2.2)   |   JII 597.802 (8.77)   |   JII70 206.187 (3.19)   |   KOMPAS100 1134.88 (26.95)   |   LQ45 883.061 (21.01)   |   MBX 1552.46 (33.81)   |   MNC36 308.511 (6.95)   |   PEFINDO25 308.232 (9.26)   |   SMInfra18 281.756 (5.45)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.69)   |  

Usut Kerumunan Rizieq Syihab, Polisi Tepat Gunakan UU Kekarantinaan

Jumat, 20 November 2020 | 22:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman, Willy Masaharu / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai aparat kepolisian telah berjalan di jalur yang tepat dengan mengusut rentetan kerumunan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Diketahui, Bareskrim tengah mengusut kerumunan dalam sejumlah acara yang dihadiri Rizieq Syihab lantaran melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Salah satunya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020). Apalagi, Pemprov DKI telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran Ibu Kota masih masuk zona merah penyebaran virus corona.

"Pasti. (penerapan UU Kekarantinaan). DKI ini masih zona merah. Berarti ada pelanggaran dari UU Kekarantinaan. Apa yang polisi kerjakan sekarang sudah sesuai jalur," kata Romli saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (19/11/2020).

Romli menilai, Rizieq tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan. Lebih dari itu, Rizieq dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

"Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kerumunan massa yang banyak itu saja sudah keliru. Sudah nggak bener. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, tapi ketika penjemputan," kata Romli.

Ancaman pidana UU Nomor 6 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 93 yang menyatakan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta."

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU 6/2018, kata Romli berlaku bagi setiap orang. Dengan demikian, jika terdapat seribu orang yang melanggar UU Kekarantinaan, maka setiap orang dapat dikenakan Pasal 93 UU 6/2018.

"Kalau ada kerumunan 3.000 orang suruh bayar masing-masing," katanya.

Romli menyatakan, penerapan aturan tersebut harus melalui proses hukum yang berlaku dan diputus oleh pengadilan.

"Kapan (penjatuhan hukuman) itu terjadi kalau sampai ke pengadilan. Bukan Satpol PP yang menentukan. Darimana Satpol PP menentukan (hukuman). Penyidik polisi saja tidak boleh. Ketika Satpol PP yang merupakan PPNS itu menangani suatu kejadian, wajib lapor ke polisi dengan menyampaikan SPDP. Polisi melakukan supervisi. Kalau diadili kena yang tadi (Pasal 93 UU 6/2018). Bui satu tahun dan atau denda Rp 100 juta. Bisa kumulatif atau tidak, biar hakim yang memutuskan. Tidak bisa berhenti di Satpol PP sejak kapan," tegasnya.

Menurut Romli, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq.

Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran.

Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Membenarkan kerumunan yang begitu rupa yang melanggar UU. Kalau kita tahu, kita yang orang luar saja kalau ada kejadian perkara harus lapor apalagi pejabat yang menurut UU Pemda wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Bukan suruh pilih boleh atau nggak. Ini wajib," tegasnya.

Romli mengaku malu dengan berbagai kerumunan yang diciptakan Rizieq Syihab sejak tiba di Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia dan seluruh negara di Indonesia saat ini sedang berjuang melawan virus corona, salah satunya dengan mencegah terjadinya kerumunan. Namun, sebagian masyarakat, terutama pengikut Rizieq Syihab justru merasa bangga telah menciptakan kerumunan yang menjadi sorotan dunia internasional.

"Kita dipermalukan dengan kejadian itu. Di luar negeri saja sepi, kita malah ribut.

Bukan bangga, tapi seharusnya malu. Dianggap orang Indonesia tidak mengerti tentang kesehatan. Padahal Presiden sudah katakan, hati-hati ini menyangkut kesehatan masyarakat, tapi malah dianggap kebanggaan. Ini sangat kacau," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Apresiasi untuk Perjuangan Guru dan Kepala Sekolah

Sambut Hari Guru Nasional, puluhan guru dan kepala sekolah mendapat apresiasi.

NASIONAL | 20 November 2020

Sempat Kabur, Polres Simalungun Amankan Sopir Truk Pembawa Maut

Polres Simalungun telah mengamankan sopir truk penyebab kecelakaan beruntun 12 kendaraan di Jalan Asahan Kilometer 4, Simalungun.

NASIONAL | 20 November 2020

Ketua KPU: Pencoblosan di Indonesia Paling Transparan di Dunia

Ketua KPU menyatakan bahwa proses atau tahapan pencoblosan Pemilu atau Pilkada di Indonesia paling transparan di dunia.

NASIONAL | 20 November 2020

Masyarakat Tak Perlu Ragu Soal Vaksin Covid-19

uji klinis untuk vaksin Covid-19 sangat aman dan berhati-hati

NASIONAL | 20 November 2020

Tidak Hanya TNI, Radikalisme Harus Dilawan Seluruh Komponen Bangsa

Radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa.

NASIONAL | 20 November 2020

PSBB di Banten Kembali Diperpanjang Hingga 19 Desember

Ini merupakan PSBB tahap ketiga untuk seluruh kabupaten/kota di Banten atau diperpanjang untuk kedua kalinya.

NASIONAL | 20 November 2020

Pemerintah Percepat Penyelesaian Bandara Banggai Laut Sulteng

Upaya percepatan ini dilakukan mengingat keberadaan bandara menjadi solusi bagi masyarakat setempat yang membutuhkan transportasi lebih cepat dan efisien.

NASIONAL | 20 November 2020

Tingkatkan Kompetensi, Kalbis Institute Upayakan Lulusan Terserap Dunia Kerja

Kalbis Institute senantiasa menjalankan program-program yang menjembatani antara dunia usaha, industri, dengan dunia pendidikan.

NASIONAL | 20 November 2020

BMKG: Waspadai Peningkatan Hujan Hingga Lusa

Perlu juga diwaspadai potensi hujan yang disertai kilat, petir dan angin kencang berdurasi singkat yang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari.

NASIONAL | 20 November 2020

PP Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Kementerian Pertanian

Selama pandemi Covid-19, sektor pertanian menunjukkan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 20 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS