IPW: Di Luar Operasi Perang TNI Bisa Bergerak Mengendalikan Situasi Demi Keutuhuhan NKRI
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

IPW: Di Luar Operasi Perang TNI Bisa Bergerak Mengendalikan Situasi Demi Keutuhuhan NKRI

Minggu, 22 November 2020 | 17:03 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Rizieq Syihab di seluruh wilayah Indonesia. Jangan kasih kendor dan TNI harus menghabisi gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya.

Indonesia Police Watch (IPW) melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secars provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia.

Kedua, Rizieq juga mengajak "pemenggalan kepala". Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI.

Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini.

Selain itu Rizieq dan pengikutnya sudah "semau gue" terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho di mana-mana tanpa izin. Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya.

"Ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebut" ujar Ketua IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Minggu ((22/11).

Menurut Neta negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata, tapi milik segenap rakyat. Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa-siapa, dan bukan pendiri negeri ini.

Tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti Satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI.

"Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI," tegas Neta.

IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya. Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya.

"Karena itu apa yang dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya," kata Neta.

Neta menambahkan Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan "semau gue" di negeri ini. Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini, FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Sehingga tidak perlu memprovokasi dan memecah belah umat, dan NKRI untuk meraih kekuasaan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tekan Penyebaran Covid-19, Habib di Solo Lakukan Ini

Pengurus masjid memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19 karena didatangi jemaah dari berbagai kota.

NASIONAL | 22 November 2020

Bupati Puncak Minta Penembak Pelajar Segera Ditemukan Agar Tak Ada Kebingungan

Bupati Puncak Williem Wandik meminta aparat segera menemukan pelaku penembakan dua pelajar yang terjadi Sabtu (20/11/2020), agar tidak ada kebingungan.

NASIONAL | 22 November 2020

Pemerintah Pusat Bisa Proses Pemberhentian Kepala Daerah

Pemerintah pusat dapat memroses pemberhentian kepala daerah, di mana aturan tersebut terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

NASIONAL | 22 November 2020

Debat Pilwalkot Medan: Akhyar Singgung Nama Jokowi, Bobby Nasution Langsung Ngegas

Debat publik kedua Pilwalkot Medan antara Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan Bobby Nasution-Aulia Rachman berlangsung alot.

NASIONAL | 22 November 2020

Polisi Seiidiki Penembakan Dua Pelajar di Puncak Jaya

Polda Papua menyelidiki pelaku penembakan terhadap dua korban pelajar SMK dan SMA di kota Ilaga Kabupaten Puncak.

NASIONAL | 22 November 2020

3 Anggota Polres Rejang Lebong Terpapar Covid-19

Sebanyak 3 anggota Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Bengkulu positif terpapar virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 22 November 2020

Pandemi, Perumahan Elite dan Apartemen di Malang Banyak Tunggak Pajak

Perlunya penindakan terhadap wajib pajak setelah pandemi ini karena kondisi perekonomian di Kota Malang mulai membaik.

NASIONAL | 22 November 2020

Survei SMRC, 48,5% Warga Surabaya Pilih Eri Cahyadi–Armuji Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya

Mayoritas warga Surabaya, Jawa Timur sebanyak 48,5% memilih Eri Cahyadi dan Armuji.

NASIONAL | 22 November 2020

Empat Jalan Penghubung di Simalungun Terputus Akibat Longsor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun segera memperbaiki empat ruas jalan yang terputus akibat longsor, Sabtu (21/11/2020) dini hari.

NASIONAL | 22 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Pelabuhan Awerangne, Sulsel

Program Tangkap Buronan 3.11 digulirkan Bidang Intelijen Kejaksaan untuk memburu buronan, baik yang masuk DPO Kejaksaan maupun penegak hukum lain.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS