Kasusnya Akan Digelar, FPI: Kita Ikuti Proses Ketidakadilan Ini
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Kasusnya Akan Digelar, FPI: Kita Ikuti Proses Ketidakadilan Ini

Minggu, 22 November 2020 | 19:02 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Front Pembela Islam (FPI) mellihat ketidakadilan yang nyata dalam proses penyelidikan
dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan terkait Muhammad Rizieq Syihab.

Menurutnya tindakan itu adalah zalim, berlebihan, dan bentuk ketidakadilan yang nyata saat ada sejumlah kerumunan lain-apapun alasannnya-tapi tidak diproses hukum.

Makanya mereka akan mengikuti proses ketidakadilan ini termasuk terkait rencana polisi mengundang jaksa untuk gelar perkara pada Senin (23/11/2020) besok.

“Kita ikuti aja proses ketidakadilan ini. Biar Allah yang balas ketidakadilan tersebut,” kata tim hukum FPI Azis Yanuar dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Yanuar mengatakan jika hukum ditafsirkan dengan suka-suka dan sewenang-wenang. Menurutnya masyarakat juga menunggu kapan gelar perkara untuk sejumlah kasus kerumunan yang lain, karena yang namanya kerumunan sama-sama berpotensi menjadi media penularan.

Di antaranya adalah rapat koordinasi tingkat menteri di Bali Juni lalu, Marathon di Magelang, pendaftaran Gibran sebagai calon Wali Kota Solo, dan pendafatran pasangan calon Wali Kota PDIP di Surabaya.

Dan juga Parade Merah Putih yang melibatkan 7.000 anggota Ansor dan Banser se-Kabupaten Banyumas.

“‘Mengapa itu semua tidak juga dipermasalahkan dan tidak ada proses penerapan Pasal 93 jo Pasal 9 UU Nomor 6/2018 dan Pasal 216 KUHP?,” ujarnya balik bertanya.

Ia mengingatkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelanggaran kekarantinaan—apapun alasannya. Virus Covid-19 tidak melihat apa judul acaranya.

Seperti diberitakan Polri mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Muhammad Rizieq Syihab di Jakarta dan di Megamendung, Bogor.

Pelanggar protokol kesehatan diancam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta."



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tim Supervisi KPK Kaji Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini sedang menelaah dan mengkaji berkas dokumen skandal Djoko Tjandra.

NASIONAL | 22 November 2020

Gubernur Sumut Kembali Tegaskan Bakal Bubarkan Kerumunan Massa

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali menegaskan akan membubarkan aksi kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 November 2020

UMK Seluruh Kabupaten/Kota di Banten Naik 1,5%

Gubernur Banten Wahidin Halim telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2021.

NASIONAL | 22 November 2020

Pengungsi Merapi Akan Jalani Rapid Test

Rapid test antigen akan dilakukan kepada seluruh pengungsi, relawan dan petugas yang berada di lokasi pengungsi Merapi.

NASIONAL | 22 November 2020

Sungai Cimanggu Meluap, Sejumlah Rumah di Lebak Rusak

Curah hujan akan meningkat pada November-Desember 2020.

NASIONAL | 22 November 2020

3M dan 3T, Cara Memutuskan Penularan Covid-19

Penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19

NASIONAL | 22 November 2020

IPW: Di Luar Operasi Perang TNI Bisa Bergerak Mengendalikan Situasi Demi Keutuhuhan NKRI

Ketika Satpol PP dan Polri tidak berani bertindak mencabut baliho Rizieq, sangat wajar TNI bergerak melakukannya.

NASIONAL | 22 November 2020

Tekan Penyebaran Covid-19, Habib di Solo Lakukan Ini

Pengurus masjid memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19 karena didatangi jemaah dari berbagai kota.

NASIONAL | 22 November 2020

Bupati Puncak Minta Penembak Pelajar Segera Ditemukan Agar Tak Ada Kebingungan

Bupati Puncak Williem Wandik meminta aparat segera menemukan pelaku penembakan dua pelajar yang terjadi Sabtu (20/11/2020), agar tidak ada kebingungan.

NASIONAL | 22 November 2020

Pemerintah Pusat Bisa Proses Pemberhentian Kepala Daerah

Pemerintah pusat dapat memroses pemberhentian kepala daerah, di mana aturan tersebut terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS