Kemdagri Dorong Evaluasi Pilkada Lewat Riset
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kemdagri Dorong Evaluasi Pilkada Lewat Riset

Rabu, 20 November 2019 | 10:59 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong agar evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikaji melalui riset. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Kami di Kemdagri terutama Pak Menteri, betul-betul mengingatkan agar evaluasi pilkada dilakukan by (dengan) riset. Sejauh mana keefektifannya selama ini. Tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan itu dalam Forum PPP Merespons Media Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan bertema “Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif” di Jakarta, Selasa (19/11/2019), seperti keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Rabu (20/11/2019).

Bahtiar menegaskan, Kemdagri sama sekali tidak dalam posisi mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung. “Kemdagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta pilkada dilakukan secara tidak langsung,” tegas Bahtiar.

Bahtiar pun menyebut, “Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible. Hasil penelitian yang obyektif tersebut dengan mengutamakan kepentingan negara.”

Menurut Bahtiar, pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. “Pilkada itu konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karenanya harus kita kawal dan kita sukseskan bersama,” ucap Bahtiar.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Belum Dapat Jatah di Pemerintahan, Kader PBB Mengaku Resah

Ada Desakan kuat pada Ketum dan Sekjen mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini tidak dapat berpartisipasi aktif di pemerintahan.

POLITIK | 20 November 2019

Bahtiar: Jika Prosesnya Tidak Sehat, Kepala Daerah yang Dihasilkan Juga Tidak Sehat

Selama sektor hulunya tidak mengalami perbaikan, maka harapan masyarakat untuk melahirkan sosok kepala daerah yang mumpuni tidak akan tercapai.

POLITIK | 20 November 2019

Komisi II Masih Evaluasi Sistem Pemilu Termasuk Pilkada Langsung

Komisi II menargetkan awal 2021 undang-undang yang berkaitan dengan pemilu sudah selesai.

POLITIK | 20 November 2019

Sekjen PDIP Pastikan BTP Takkan Diberhentikan Bila Dapat Penugasan di BUMN

Hasto memastikan BTP tidak akan dipecat dari keanggotaan PDIP jika mendapat penugasan di BUMN, jika tidak ada conflict of interest.

POLITIK | 20 November 2019

Setelah Dikunjungi Nasdem dan Berkarya, PKS akan Bertemu Dua Partai Lagi

"Tadi saya beri jawaban kami menunggu waktu luang Pak SBY. Kapan pun Pak SBY siap dikunjungi, kami siap datang. Insyaallah,"

POLITIK | 19 November 2019

Dedi Mulyadi: Pilkada Tak Langsung Buat Kepala Daerah Loyal pada DPRD

Pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD atau Pilkada tak langsung akan mengubah kinerja kepala daerah terpilih.

POLITIK | 19 November 2019

Beri Dukungan, Partai Berkarya Tidak Akan Biarkan PKS Sendirian

"Kita tidak dapat membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang yang berduyun-duyun menuju pada kekuasaan," tandas Priyo .

POLITIK | 19 November 2019

Capres Nasdem 2024, Surya Paloh: Itu Tergantung Anies

Menurut Surya, pihaknya tak akan menafikan potensi setiap kontestan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 19 November 2019

Sekjen PDIP Tangkap Kegelisahan Mahasiswa Atas Maraknya Intoleransi

Saat ini penting bagi semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

POLITIK | 19 November 2019

PPATK Akan Pantau Rekening Peserta Pilkada

PPATK akan memantau rekening para peserta Pilkada 2020.

POLITIK | 19 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS