Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Rabu, 10 Juni 2020 | 19:05 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menanggapi positif disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu jauh hari sebelum pemilu. Di sisi lain, Fadli menilai semestinya regulasi pemilu tidak diubah setiap lima tahun.

"Sangat baik sekali bahwa RUU pemilu dibahas di awal, tapi sisi lain ada ironi. Regulasi pemilu idealnya punya jangka waktu panjang, bukan hanya lima tahun dengan situasi tertentu dan kepentingan tertentu siklus lima tahunan," kata Fadli kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Menurut Fadli, undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi. Berkaca selama ini, lanjut Fadli, ketentuan dalam UU terkait pesta demokrasi selalu berubah-ubah.

"Kembali pertarungan awal. Misal masalah apakah sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Jadi kita kembali pada kepentingan jangka pendek parpol (partai politik). Kita sebetulnya tidak mau bangun demokrasi yang benar-benar subtantif, tapi lebih banyak mengakali undang-undang untuk kepentingan jangka pendek," ujar Fadli.

Fadli menyatakan demokrasi akhirnya bersifat prosedural, bahkan dikorupsi. "Membuat demokrasi kita mahal dan sangat mahal. Di dalam pertarungan untuk jabatan publik, mereka yang bertarung orang punya uang, orang-orang kaya, mempunyai modal, atau orang-orang yang punya cukong. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang dikendalikan oleh cukong sebetulnya kalau mau jujur bicara," tukas mantan wakil ketua DPR ini.

Fadli berharap ada perubahan dari kondisi yang terjadi. Partisipasi rakyat, lanjut Fadli, sepatutnya diterjemahkan secara subtantif dan memang ada keterwakilan.

"Daulat rakyat itu ada dalam praktik demokrasi kita. Kita tidak melihat ini sedang terjadi dan akan terjadi. Lebih banyak pembicaraannya terkait dengan sistem-sistem. Seharusnya pembicaraan demokrasi kita tentu melalui proses filosofinya dulu apa, dasarnya ini apa, kita mau kemanakan demokrasi kita, baru bicara sistem-sistem," pungkas Fadli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Covid-19

Jokowi mengingatkan bahwa tugas besar penanganan Covid-19 belum berakhir, sebab virus mematikan itu masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

POLITIK | 10 Juni 2020

Kunjungi Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi Berikan Sejumlah Instruksi

Penerapan tatanan baru di suatu daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati agar masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020

Survei Populi: Masyarakat Lebih Takut Kelaparan Daripada Covid 19

Mayoritas publik menyetujui kehidupan new normal.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Jokowi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bukan Berarti Kita Menyerah dan Kalah dari Covid-19

Presiden minta masyarakat tak menyerah lawan virus corona.

NASIONAL | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS