Perludem Usulkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Perludem Usulkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Rabu, 1 Juli 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan pihaknya mengusulkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden (wapres), anggota DPR, serta DPD. Sementara Pemilu Daerah nantinya menentukan kepala daerah, anggota DPDD provinsi, kabupaten/kota.

"Kami merekomendasikan pilihan pada 2024 kita langsung Pemilu Nasional, dan Pemilu Daerah pada 2026 atau paling lambat 2027," kata Titi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan para ahli, Selasa (30/6/2020), seperti dikutip, Rabu (1/7/2020).

Titi menambahkan pada 2027 diadakan rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu. "Untuk rekrutmen serentak penyelenggara dilakukan secara berjenjang dan terdesentralisasi atau tidak terpusat. Berikutnya 2028 fokus persiapan lagi Pemilu Nasional," ujar Titi.

Menurut Titi, terdapat konsekuensi jika hal itu diterapkan yaitu penataan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. "Kami usulkan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 menjabat sampai 2026. Tidak terlalu banyak konflik dan perdebatan serta tidak memotong masa jabatan, tapi harus ada simulasi holistik," ungkap Titi.

Menurut Titi, pemilihan presiden dan wapres, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten/kota, termasuk kepala daerah tidak dapat digelar serentak. Sebab akan memunculkan kompleksitas dan beban kerja tinggi," demikian Titi.

Titi mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang dihasilkan nanti harus mudah, tidak transaksional dan memudahkan sistem presidensial. RUU Pemilu, lanjut Titi, seyogianya juga memberi jaminan konsitusionalitas pengaturan. Sebab mengatur substansi yang inkonstitusional akan menganggu pemilu yang demokratis. "Penelusuran konstitusionalitas suatu substansi sangat diperlukan," tegas Titi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mendagri Minta 270 Daerah Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Tito memberi batas waktu paling lambat 15 Juli dana Pilkada 2020 sudah harus selesai dicairkan.

POLITIK | 1 Juli 2020

Hari Bhayangkara: Ketua DPR Puan Maharani Beri Tumpeng ke Anggota Polantas

Ketua DPR Puan Maharani berharap di Hari Bhayangkara ke-74 tahun, Polri makin profesional.

POLITIK | 1 Juli 2020

Luhut: Presiden Ingin Koordinasi Pemerintah dengan BI, OJK, LPS Ditingkatkan

Luhut mengatakan Jokowi jengkel karena koordinasi antara BI, OJK, LPS, dan BPK dengan pemerintah masih lemah, padahal situasi sedang krisis.

POLITIK | 30 Juni 2020

Djarot Sebut Ajaran Bung Karno Sangat Relevan Hadapi Krisis Covid-19

Pandemi ini mengingatkan Indonesia harus berdikari di bidang pangan, kesehatan, energi, keuangan dan pertahanan.

POLITIK | 30 Juni 2020

Kepala BKKBN Ingin Wujudkan Impian Bung Karno

Konsep Keluarga Berencana telah diganti menjadi Keluarga Berkualitas di mana keluarga baru mengedepankan kualitas hidup anak-anak mereka.

POLITIK | 30 Juni 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Tito Karnavian Sebut Pertaruhan Bagi Petahana

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah pertaruhan bagi para petahanan atau "incumbent" terkait penanganan Covid-19.

POLITIK | 30 Juni 2020

KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Pilkada

Menurut anggota Komisi II DPR Guspardi Daus, sosialisasi penting agar masyarakat menerima informasi pelaksanaan pilkada sekaligus ikut berpartisipasi.

POLITIK | 30 Juni 2020

Fokus Kerja, Tito Sebut Reshuffle Urusan Presiden

Tito Karnavian mengakui bahwa dirinya tidak memikirkan soal isu reshuffle atau perombakan kabinet.

POLITIK | 30 Juni 2020

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada disahkan menjadi Undang-undang.

POLITIK | 30 Juni 2020

Puan Maharani: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia

Perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

POLITIK | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS