Gara-gara M Nasir, Partai Demokrat Bisa Terperosok di Pilkada Serentak
INDEX

BISNIS-27 425.322 (6.54)   |   COMPOSITE 4870.04 (49.07)   |   DBX 940.805 (-0.47)   |   I-GRADE 127.855 (2.45)   |   IDX30 401.317 (7.5)   |   IDX80 105.56 (1.71)   |   IDXBUMN20 265.398 (6.32)   |   IDXG30 112.997 (1.91)   |   IDXHIDIV20 357.483 (6.59)   |   IDXQ30 117.699 (2.06)   |   IDXSMC-COM 210.149 (1.14)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.69)   |   IDXV30 100.238 (0.88)   |   INFOBANK15 757.481 (12.51)   |   Investor33 352.266 (5.51)   |   ISSI 143.81 (1.55)   |   JII 518.901 (6.54)   |   JII70 176.231 (2.41)   |   KOMPAS100 949.983 (13.23)   |   LQ45 737.154 (13.13)   |   MBX 1342.99 (15.69)   |   MNC36 264.429 (3.91)   |   PEFINDO25 260.033 (1.63)   |   SMInfra18 229.972 (4.74)   |   SRI-KEHATI 296.897 (5.09)   |  

Gara-gara M Nasir, Partai Demokrat Bisa Terperosok di Pilkada Serentak

Selasa, 21 Juli 2020 | 19:20 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrat (PD) diiingatkan untuk menegur salah satu kadernya, anggota Komisi VII DPR M Nasir. Sebab, Nasir berulang kali berulah, mulai dari dugaan terlibat suap hingga marah-marah saat rapat dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jika Partai Demokrat tidak ingin terperosok ke jurang yang sama, dan ingin citranya naik, maka kader seperti Nasir harusnya ditertibkan," kata pengamat politik, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Ujang menyampaikan hal itu karena berkaca pada pengalaman pahit yang dialami PD setelah banyak kadernya terjerat kasus korupsi. Apalagi Pilkada Serentak 2020 akan segera digelar, seharusnya Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono mampu menertibkan kader-kader yang berulah dan memperburuk citra partainya.

"Karena kita tahu, dulu Demokrat turun suaranya karena kader-kadernya banyak yang terkena kasus korupsi. Track record Nasir sebagai anggota DPR juga tak terlihat prestasinya. Anggota DPR digaji negara itu bukan untuk marah-marah," ungkap Ujang.

Ujang pun menyebut, "Menjaga kehormatan sebagai anggota DPR itu sangat penting. Marah-marah ke mitra kerjanya di BUMN merupakan tindakan merendahkan kehormatan sebagai anggota DPR, dan merendahkan partainya."

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut menuturkan hal lebih memprihatinkan, ada dugaan Nasir marah-marah karena kepentingannya tidak diakomodasi salah satu BUMN. Ini menambah catatan buruk Nasir karena sebelumnya juga pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap terhadap Bowo Sidik Pangarso.

Nasir diperiksa KPK pada Senin (1/7/2019), dan tim penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya pada 4 Mei 2019. Bowo Sidik diperkirakan menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total senilai Rp 8 miliar dari PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK).

"Kaitan Nasir dengan kasus Bowo Sidik Pangarso juga menjadi tanda bahwa Nasir diduga banyak main dengan BUMN," ujar Ujang.

Ujang menyebut, "Partai Demokrat juga menjadi partai yang dirugikan karena ulah Nasir yang ugal-ugalan. Marah-marah, yang mungkin saja karena kepentingannya tidak diakomodir oleh sang Dirut BUMN."



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua Komisi II DPR Pastikan Jadwal Pilkada 2020 Tak Berubah

Hasil survei Indikator Indonesia menemukan fakta mayoritas masyarakat ingin Pilkada Serentak2020 ditunda.

POLITIK | 21 Juli 2020

Mendagri Sebut Pencairan Dana Pilkada Sudah 85%

Tito optimistis Pilkada Serentak 2020 mampu membangkitkan sektor ekonomi dan UMKM.

POLITIK | 21 Juli 2020

Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD DPR

Azis Syamsuddi dianggap melanggar kode etik, karena tidak memberi izin RDP)Komisi III DPR yang rencananya membahas kasus terpidana Djoko Tjandra.

POLITIK | 21 Juli 2020

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pencegahan Covid-19 Pemerintah Meningkat

Jika di survei Mei 2020 ditemukan 56,4 persen responden menyatakan cukup puas dan sangat puas, maka di survei Juli 2020, terdapat 60,2 persen.

POLITIK | 21 Juli 2020

Rapat Perdana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Rumuskan Kebijakan Strategis

Tim y bertugas merumuskan sejumlah kebijakan, serta memantau dengan seksama perkembangan perekonomian nasional.

POLITIK | 21 Juli 2020

PKB Dukung Keputusan Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Anggota Fraksi PKB DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga nonstruktural.

POLITIK | 21 Juli 2020

Azis Syamsuddin: Komisi III Lebih Baik Turun ke Lapangan daripada Rapat Djoko Tjandra

Azis Syamsuddin minta Komisi III berkunjung ke mitra kerjanya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemkumham, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.

POLITIK | 21 Juli 2020

Hasto PDIP: Pancasila Berbeda dengan Marxisme atau Kapitalisme

Bila Marxisme-Komunisme dan Kapitalisme-Liberalisme mengandung benih-benih imperialisme kolonialisme, Pancasila justru bertujuan membangun persaudaraan dunia.

POLITIK | 21 Juli 2020

Ahmad Sahroni: Tetap Fokus di Sosok Djoko Tjandra

Kasus keluar dan masuknya buronan Bank Bali, Djoko Tjandra ke Indonesia, memunculkan isu mengenai keterlibatan aparat penegak hukum (APH)

POLITIK | 20 Juli 2020

Protokol Kesehatan Dipatuhi, Mendagri Yakin Pilkada Sukses

Tito meminta masyarakat dan penyelenggara pilkada wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan.

POLITIK | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS