Waketum Hanura: Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada Serentak 2020
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Waketum Hanura: Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada Serentak 2020

Jumat, 18 September 2020 | 10:12 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura H Djafar Badjeber meminta pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020, yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

Hal ini mengingat pandemi Covid-19 makin meningkat dan membahayakan keselamatan warga. Apalagi terdapat sekitar 70 orang calon kepala daerah yang terindikasi Covid-19.

"Terus terang tidak ada kepentingan dibalik permintaan penundaan terhadap Pilkada 2020 ini. Hanya semata-mata demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat Indonesia,” ujar Djafar kepada Beritasatu.com, Jumat (18/9/2020).

Djafar menegaskan bahaya Pilkada di tengah pandemi dapat dilihat dari berbagai hasil survei dan pendapat masyarakat untuk dapat direnungkan baik manfaat maupun mudharat-nya.

Menurut politikus senior Hanura ini sebagaimana kutipan Cicero, salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat hukum tertinggi), maka dia mempertanyakan bila hukum tertinggi untuk keselamatan rakyat, lantas masih urgen-kah Pilkada 9 Desember 2020 dipaksakan.

Lalu seandainya Pilkada ini tetap dilaksanakan, apakah kita sudah siap dengan ongkos sosial politik yang sangat besar?

Karena menurut dia dari beberapa lembaga survei menyebutkan Pilkada 2020 bisa menjadi skandal demokrasi karena berpotensi berubah menjadi ritual "bunuh diri berjama'ah"

“Sungguh mengerikan sekali, apalagi jumlah korban terpapar Covid-19 dan meninggal akibat virus ini terus meningkat,” ujar mantan anggota MPR ini.

Dijelaskan mengutip hasil survei yang dilakukan oleh LP3S baru-baru ini, dengan pertanyaan, Kapan sebaiknya Pilkada dilaksanakan? Sebanyak 74,7 responden menjawab sebaiknya diundur ke tahun 2021, lalu 25,3% tetap menginginkan pada bulan Desember 2020.

Kemudian terkait pertanyaan urgensi Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19? Sebanyak 34,7% menjawab sangat tidak urgen, 25,3% menjawab tidak urgen, 23,2% menjawab kurang urgen, 11,5% menjawab urgen, dan 5,3% menjawab sangat urgen.

Lalu ketika ditanyakan apa yang semestinya dilakukan pemerintah dalam persoalan Pilkada di tengah wabah Covid-19? Sebanyak 74,7% menjawab prioritaskan penyelesaian Covid-19 hingga tuntas, 21,1% menjawab laksanakan Pilkada sesuai rencana, 2,1% menjawab tidak ada hubungan antara Covid-19 dengan Pilkada, dan 2,1% Pilkada dipikirkan nanti saja karena tidak begitu penting .

Melihat hasil survei tersebut dan berbagai lembaga survei lainnya, Djafar menyarankan para calon kepala daerah ditetapkan saja sesuai jadwal pada 23 September 2020, supaya para calon kepala daerah dan pendukungnya tenang.

Namun pelaksanaan Pilkadanya ditunda menjadi 17 Maret 2021, sesuai opsi B dalam RDP Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 30 Maret 2020 lalu.

“Dengan telah ditetapkan nama calon Kepala Daerah di bulan September ini, tidak ada celah “masuk angin” lagi karena calonnya sudah ditetapkan KPU,” tegasnya.

Dasar hukum yang dapat digunakan adalah pasal 201A ayat 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2020, yang berbunyi "Pemungutan suara serentak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1".

Menurut mantan anggota DPRD DKI, pelaksanaan Pilkada Maret 2021 ini juga sambil menunggu vaksin yang rencananya sudah efektif digunakan di bulan Januari, Februari dan Maret 2021.

“Mari kita renungkan bersama, mau ditunda agar rakyat sehat dan selamat atau tetap pilih suksesi,” pungkas Djafar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat diyakini akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

POLITIK | 16 September 2020

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Pemilu diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 16 September 2020

Wakil Ketua DPR Sarankan Kampanye dengan Konser Musik Dihindarkan

Sufmi Dasco Ahmad menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Wafatnya Sekda DKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa belasungkawa dan duka mendalam atas wafatnya Sekda DKI Saefullah akibat Covid-19.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Percaya pada Kemampuan Eksekusi Luhut

Presiden Jokowi memilih Luhut B Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuan eksekusinya.

POLITIK | 16 September 2020

Ini Komitmen PDIP Menangkan 184 Calon Kepala Daerah Nonkader

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

POLITIK | 16 September 2020

DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

Rapat paripurna DPR menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

POLITIK | 15 September 2020

KPK: Kepala Daerah Harus Ikuti “4 No”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, ada kata kunci mudah yang diingat para calon kepala daerah (cakada) ketika terpilih sebagai kepala daerah

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Sesalkan Bakal Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada disiapkan sebagai instrumen untuk melawan penyebaran Covid 19.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS