Dukung Pilkada Serentak 9 Desember, Dasco Minta Penerapan Protokol Kesehatan Ketat Dicoba Dulu
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Dukung Pilkada Serentak 9 Desember, Dasco Minta Penerapan Protokol Kesehatan Ketat Dicoba Dulu

Selasa, 22 September 2020 | 14:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, dengan catatan melaksanakan revisi peraturan KPU (PKPU) demi penerapan ketat protokol Covid-19.

"Kami pikir apa yang dilakukan soal revisi PKPU, itu kan tujuannya bagaimana penerapan protokol Covid-19 yang ketat di lapangan. Terutama memang bagaimana tidak mengumpulkan massa yang banyak atau kegiatan-kegiatan yang terbatas," kata Dasco, Selasa (22/9/2020).

Menurut politikus Gerindra itu, keputusan yang diambil dalam rapat di Komisi II DPR, kemarin, sudah dikaji dengan sangat mendalam. Pihaknya sendiri memang merasa agar waktu percobaan atau untuk mengimplementasikan peraturan lebih ketat dilakukan dulu.

Apalagi, beberapa negara sudah membuktikan sukses melakukan pilkada di tengah pandemi. Dan oleh karena itu, sesuai dengan perubahan yang ada, aturan akan disesuaikan. Tentunya diharapkan penyelenggara pemilu dan semua pihak terlibat harus dengan lebih ketat melakukan pengawasan.

"Nah, apabila kemudian setelah dijalankan ini masih juga belum menunjukkan hasil yang signifikan, marilah kita lihat bagaimana hasil kajiannya lebih jauh," kata Dasco.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penetapan Calon Kepala Daerah Dilakukan secara Daring

Pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

Komisi II DPR Setujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian ATR/BPN

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2021 sebesar Rp 8,9 triliun.

POLITIK | 22 September 2020

Koalisi Masyarakat Sipil: Tunda Pilkada untuk Selamatkan Nyawa Warga Negara

Kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu yang menyepakati melanjutkan pilkada dianggap mengecewakan

POLITIK | 22 September 2020

Anggota DPD RI Kirim Surat ke Komisi ASN Soal Lelang Jabatan Sekjen

“Lebih baik dihentikan proses leleng jabatan sekjen DPD itu, sebab cacat hukum dan akibatnya bagi kelembagaan DPD ke depan tidak baik,” ujar Angelo.

POLITIK | 22 September 2020

Gerak Cepat Erick Thohir Panggil Ahok Dinilai Sudah Tepat

Erick Thohir dinilai tegas karena cepat memanggil Ahok untuk memerkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataannya.

POLITIK | 22 September 2020

DPR Raih Penghargaan 10 Kali Berturut-turut WTP, Puan: Komitmen Kami Jaga Kepercayaan Rakyat

Penghargaan dari Kementerian Keuangan karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR

POLITIK | 22 September 2020

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada 2020 Ditiadakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyatakan, kampanye pada pilkada sebaiknya dilakukan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

DPR: Kita Harus Siap Hadapi Tekanan Ekonomi, Jangan Buat Kegaduhan

Beberapa sektor tumbuh baik saat PSBB di antaranya, tanaman pangan 34,77 persen, tanaman perkebunan 23,46 persen, dan pertambangan biji logam 20,33 persen

POLITIK | 22 September 2020

Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai bentuk kepasrahan menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 22 September 2020

Jokowi Instruksikan Percepat Penyelesaian Pelabuhan Patimban

Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban juga harus memperhatikan dampak sosial bagi nelayan dan masyarakat.

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS