RPM Fasilitas Strategis Dinilai Perlu Ditambah

RPM Fasilitas Strategis Dinilai Perlu Ditambah
Serah Terima dan Uji Terap Radiation Portal Monitor (RPM) di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (13/12). ( Foto: Beritasatu Photo / Ari Supriyanti Rikin )
Ari Supriyanti Rikin / FER Kamis, 13 Desember 2018 | 19:19 WIB

Tangerang Selatan - Pengawasan zat radioaktif nuklir perlu ditingkatkan dengan pemasangan perangkat Radiation Portal Monitor (RPM). Apalagi Indonesia memiliki banyak fasilitas strategis seperti pelabuhan, bandara dan pos lintas batas. Di pintu masuk dan keluar fasilitas strategis tersebut, RPM wajib dipasang untuk menjamin keamanan zat radioaktif.

Dalam dua tahun terakhir konsorsium RPM berkolaborasi, akhirnya kini Indonesia memiliki purwarupa RPM karya anak bangsa. Konsorsium tersebut terdiri dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Universitas Gadjah Mada dan PT LEN.

Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir Batan, Hendig Winarno, mengatakan, selama ini RPM yang dipasang di wilayah Indonesia merupakan produk negara lain atau impor.

"Karena produk negara lain maka jika terjadi kerusakan pada RPM tersebut akan mengalami kesulitan. Untuk itulah perlu adanya inovasi dari anak bangsa untuk membuat RPM dengan kemampuan sendiri," katanya dalam Serah Terima dan Uji Terap Radiation Portal Monitor (RPM) di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (13/12).

Dalam kesempatan itu hadir pula Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati, Sekretaris Utama Bapeten Hendriyanto Hadi Tjahyono dan sejumlah anggota konsorsium.

Hendiq menambahkan, RPM akan diujicoba dipasang paling lama 1 tahun di kawasan pintu masuk reaktor serba guna GA Siwabessy di Puspiptek, Serpong bersanding dengan RPM impor. Tujuannya, untuk mengetahui kehandalan RPM buatan konsorsium ini.

Jika hasilnya mumpuni, barulah PT LEN melakukan rencana produksi. Jika dilihat dari sisi harga pembuatan, meski detektor masih didatangkan dari luar negeri, RPM buatan Indonesia lebih murah.

Dana riset dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengucurkan anggaran Rp 3 miliar untuk purwarupa RPM. Sedangkan alat yang sama dari Amerika mencapai Rp 5 miliar dan jasa perawatan dan audit per tahunnya mencapai ratusan juta rupiah. Ketika terjadi kerusakan pun, peneliti Indonesia tidak bisa memperbaikinya, karena teknologi buatan luar negeri.

Pengembangan RPM ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet RI 4 April 2018 perihal pemasangan RPM dan Radiological Data Monitoring Systems (RDMS).

RPM merupakan seperangkat alat yang dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi adanya zat radioaktif, sedangkan RDMS difungsikan untuk medeteksi dan mengukur paparan radiasi lingkungan.

RPM sangat diperlukan untuk dipasang di seluruh pelabuhan dan bandar udara interasional serta pos lintas batas negara guna mencegah penyelewengan penggunaan zat radioaktif dan bahan nuklir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, jumlah RPM yang terpasang di wilayah Indonesia menurut Sekretaris Utama Bapeten Hendriyanto, berjumlah 6 unit di 6 lokasi yakni di pelabuhan Tanjung Priok, Batam, Bitung, Makassar, Belawan dan Semarang. Namun masih diperlukan banyak RPM apalagi Indonesia punya banyak pelabuhan besar, kecil dan bandara.

"Enam unit ini masing-masing di pasang satu-satu tentu tidak cukup. Kalau sudah di pintu masuk, maka pintu keluar dan gate-gate juga harus dipasangi, karena menyangkut security," ucap Hendriyanto.

Ia menyebut, kebutuhan terhadap RPM di Indonesia sangat besar mengingat jumlah pintu akses masuk sangat banyak. Selain itu pemerintah sangat fokus pada isu keamanan nuklir di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE