Holding BUMN Migas Bantu Tingkatkan Utilitas Industri

Holding BUMN Migas Bantu Tingkatkan Utilitas Industri
Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono, dalam diskusi di Bogor, Jumat 27 April 2018. ( Foto: Beritasatu Photo / Whisnu Bagus )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 27 April 2018 | 21:55 WIB

Bogor- Kementerian Perindustrian (Kemperin) optimistis perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) mampu menekan harga gas yang dibutuhkan industri nasional. Dengan harga gas terjangkau, pelaku industri mampu meningkatkan utilisasi pabrik dan menjual lebih banyak lagi ke pasar ekspor.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono, menyebut holding BUMN migas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke tubuh PT Pertamina (Persero) sebagai holding, sebagai bentuk insentif bagi industri pengguna gas. Pasalnya, harga gas bumi yang disalurkan melalui pipa bisa lebih terjangkau karena integrasi aset pipa milik PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PGN. Biaya operasional milik kedua perusahaan yang melebur menjadi satu pun bisa dihemat, serta anggaran investasi keduanya bisa dengan efektif digunakan karena tidak ada duplikasi pembangunan infrastruktur pipa distribusi dan transmisi ke depannya.

"Kemperin dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menekan harga gas dengan mendorong efisiensi di sektor hulu migas, namun harga gas masih tinggi. Nah, holding bisa memperbaiki harga gas dari sisi hilir yang bermanfaat bagi pelaku industri," kata Achmad Sigit saat menjadi pembicara workshop yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Industri (Forwin) di Bogor, Jumat (27/4).

Ia mengatakan, usai pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pelaku industri yang dijanjikan bisa membeli gas dengan harga US$ 6 per MMBTU menyambut gembira.

Tujuh sektor industri yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat harga gas rendah itu adalah industri pupuk, baja, petrokimia, oleochemical, keramik, sarung tangan, dan industri kaca. Namun, sampai akhir tahun lalu baru ada delapan perusahaan yang bergerak di industri baja, pupuk dan petrokimia yang sudah menikmatinya.

Delapan perusahaan yang bisa mendapatkan gas kurang dari US$ 6 per MMBTU itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Kaltim Parna Industri, dan PT Kaltim Methanol Industri.

"Sebagian besar itu perusahaan milik negara, yang swasta malah belum dapat harga gas murah. Tahun lalu Kemperin sudah merekomendasikan 86 perusahaan dapat insentif harga gas, tetapi sampai sekarang masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," kata Achmad Sigit.

Padahal, jika seluruh perusahaan yang tersebar di tujuh sektor bisa cepat memperoleh kepastian harga gas yang lebih murah, Achmad meyakini seluruhnya mampu meningkatkan produksi.

Ia mencontohkan, industri pupuk urea memiliki kapasitas produksi 8,8 juta ton per tahun, namun baru 62,5 persen utilisasinya. Industri keramik memiliki kapasitas produksi 550 juta meter per segi per tahun, namun utilisasinya baru 60 persen. "Banyak industri kita yang tidak bisa memenuhi 100 persen utilisasi produksi karena ada kendala harga gas yang tinggi. Padahal sektor manufaktur kita rata-rata lebih baik dari negara lain di ASEAN," keluhnya.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemperin Muhammad Khayam, menambahkan, saat ini rata-rata harga gas bumi dari trader ke industri adalah US$ 9 per MMBTU. Sementara yang diinginkan industri adalah US$ 7 per MMBTU. "Jadi tidak harus US$ 6 per MMBTU. Rekomendasi dari Kemperin adalah kurangi ekspor gas dan optimalkan pemanfaatan gas untuk industri dalam negeri," kata Khayam.

 



Sumber: BeritaSatu.com