Bupati Jombang Segera Diadili

Bupati Jombang Segera Diadili
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Fana Suparman / YUD Rabu, 30 Mei 2018 | 20:55 WIB

Jakarta - Bupati Jombang nonaktif, Nyono Suharli Wihandoko bakal segera diadili atas kasus suap yang menjeratnya. Hal ini seiring dengan langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan tersangka Nyono.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Nyono ke tahap penuntutan atau tahap 2.

"Hari ini dilakukan pelimpahanan berkas dan barang bukti untuk tersangka NSW (Nyono Suharli Wihandoko) ke penuntutan, atau tahap dua," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5).

Dengan pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Nyono. Nantinya, surat dakwaan ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan.

"Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya. Hingga menjelang jadwal sidang, yang bersangkutan tetap dalam ditetapkan, Bupati Nyono tetap penitipan penahanan di Rutan Guntur," kata Febri.

Dalam merampungkan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sekitar 31 saksi. Di antaranya yakni anggota DPRD Jombang, asisten I Pemkab Jombang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Terdapat juga Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jombang, Kepala RS, Dokter, Kepala Puskesmas di Lingkungan Jombang, dan PNS lainnya di lingkungan Jombang.

"Sejak kasusnya disidik, total sekitar 31 saksi telah diperiksa. Yang bersangkutan (Nyono) sendiri telah sekurangnya tiga kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka pada 20, 21 dan 27 Februari 2018," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan