Peringatan Hari Pelaut Sedunia

Tingkatkan Kesejahteraan Pelaut Indonesia

Tingkatkan Kesejahteraan Pelaut Indonesia
10 Pelaut Wanita Ini Buktikan Mampu Setangguh Pria ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Siprianus Edi Hardum / EHD Minggu, 24 Juni 2018 | 13:16 WIB

Jakarta - Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri pelayaran nasional yang merupakan kelanjutan kebijakan cabotage belum banyak menyentuh kepentingan pelaut, baik kesejahteraan maupun perlindungannya saat bekerja di kapal.

Sekitar 60% pelaut yang bekerja dikapal-kapal nasional kehidupannya sangat memprihatinkan akibat gajinya masih di bawah standar. Ini terjadi karena masih banyak pelayaran nasional tidak memberikan gaji yang layak serta tidak adanya standar pengupahan sektoral yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian dikatakan Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Mathias Tambing, dalam siaran persnya, Minggu (24/6). Ia mengatakan seperti itu menyongsong Hari Pelaut Sedunia 2018 yang diperingati setiap tanggal 25 Juni.

Menurut Mathias, di sisi lain, perlindungan pelaut juga sangat minim, terutama terkait keamanan dan keselamatan pelayaran. Banyak kapal tidak menyediakan alat keselamatan yang memadai, tetapi sering memaksakan muatan melebihi kapasitas (overload), sehingga menyebabkan kecelakaan di laut yang menimbulkan banyak korban.

Yang lebih miris lagi pemerintah selaku regulator dan pengawas sekaligus penegak peraturan terkesan membiarkan hal itu. “Fenomena ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang layak,” tegas Mathias.

Hari Pelaut Sedunia ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) pada 2010 dalam konferensi tingkat tinggi IMO di Manila, Filipina. Dengan tema peringatan ‘Seafarers Wellbeing’, Sekjen KPI, I Dewa Nyoman Budiasa, optimistis tahun ini merupakan momentum yang kuat di industri pelayaran untuk mengangkat isu kesejahteraan pelaut.

Tahun ini KPI kembali memperingati Hari Pelaut Sedunia di Bali pada Senin 25 Juni 2018 yang akan dipimpin oleh Presiden KPI. Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan antara lain, lomba panahan tradisional, sepak bola remaja, gate ball, seminar yang melibatkan pelaut dan keluarganya maupun masyarakat umum.

Selanjutnya Mathias mengatakan, mestinya gaji minimal pelaut pelayaran domestik di atas Upah Minimal Provinsi (UMP), karena pelaut masuk kategori pekerja sektoral. Tetapi kenyataannya banyak pelaut yang gajinya di bawah UMP, terutama pada jabatan non-perwira.

KPI sudah beberapa kali mengusulkan standar upah nasional untuk pelaut kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), baik untuk pelayaran lokal, antarpulau, maupun pelayaran intersuler, termasuk mengusulkan juga standar gaji pelaut di kapal-kapal perikanan domestik.

“Tetapi hingga kini usulan itu tidak pernah mendapat respon dari pemerintah dalam bentuk memfasilitasi terselenggaranya rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional Sektor Maritim sub-Sektor Pelaut yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha pelayaran/perikanan dan serikat pekerja pelaut,” kata dia.