Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (1)

Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (1)
Polri Dalami Video Deklarasi Konsep Khilafah di Kampus IPB ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Heriyanto / HS Minggu, 24 Juni 2018 | 13:15 WIB

Bogor - Juni 2017 lalu, jagat media sosial di seputar Bogor cukup ramai. Pasalnya, Wali Kota Bogor Bima Arya dinilai berani menendang sepeda motor di Pasar Anyar, Kota Bogor, tetapi tidak tegas terhadap gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Maklum, pada 8 Februari 2106, Bima Arya hadir dalam peresmian kantor DPD II HTI Kota Bogor. Saat itu organisasi HTI belum dilarang pemerintah. Di sisi lain, kehadiran Bima dalam acara itu dinilai beberapa kalangan sebagai sikap yang mengakomodir benih radikalisme atau yang bertentangan dengan Pancasila. Bima sendiri menyanggah serangan itu dan meyakinkan bahwa soal Pancasila adalah harga mati. “Bagi saya, pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahmi. Perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik, tak boleh jadi hambatan untuk silaturahmi,” katanya beberapa hari setelah sambutannya dalam acara HTI Bogor.

Baca : Ini Jawaban Bima Arya Terkait Peresmian Kantor HTI

Lepas dari kontroversi itu, fakta menunjukkan Bogor ternyata kondusif pada paham yang cenderung radikal. Entah terkait atau tidak, hanya beberapa pekan setelah itu digelar Simposium Nasional (Simnas) Lembaga Dakwah Kampus 2016 oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) pada 25-27 Maret 2016 di Institut Pertanian Bogor (IPB), tepatnya kampus Dramaga, Bogor. Salah satu bagian dari kegiatan itu menunjukkan sumpah sejumlah mahasiswa terkait khilafah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Rekaman kegiatan yang menjadi puncak dari radikalisme itu menjadi hangat sekitar setahun kemudian. Video tersebut menjadi perbincangan nasional. Kalangan kampus mengakui ada kegiatan tersebut, tetapi terkait sumpah khilafah itu adalah di luar agenda yang diajukan ke IPB.

Saat itu, Kepala Biro Hukum, Promosi dan Hubungan Masyarakat IPB Yatri Indah Kusumastuti memberikan klarifikasi bahwa BKLDK adalah forum komunikasi antarlembaga dakwah kampus dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. “Secara rutin, BKLDK menyelenggarakan temu koordinasi. Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BKIM IPB) dipilih sebagai tuan rumah simposium nasional,” kata Yatri pada akhir April 2017.

Acara itu merupakan kegiatan rutin dua tahunan dengan tuan rumah secara bergilir dari berbagai perguruan tinggi anggota BKLDK. Simnas BKLDK 2016 yang bertemakan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Jalan Indonesia Menjadi Adidaya Baru diikuti sekitar 1.500 peserta dari 242 perguruan tinggi/lembaga di Indonesia. “Tidak ada pimpinan institusi IPB yang hadir dan susunan acara dalam proposal kegiatan tidak disebutkan akan ada pembacaan ikrar/sumpah mahasiswa," terang Yatri.

Bagaimana akhir dari kasus itu? Sejauh ini belum jelas, apalagi pimpinan dan rektor IPB beserta jajarannya pun sudah berganti yang saat ini dijabat Arif Satria. Padahal pertanggungjawaban institusi tidak semata-mata dengan memberikan klarifikasi, tetapi secara hukum dan moral harus dicari sampai ke akar masalahnya. Mulai dari panitia Simnas BKLDK, pengurus BKLDK dan BKIM IPB, para pembina dan pengajar dari jajaran IPB yang terkait erat dengan BKIM IPB, hingga pimpinan IPB yang mempunyai hubungan dengan kelompok terkait. Meskipun, sejumlah kolega dekatnya yakin mantan Rektor IPB Herry Suhardiyanto sebenarnya tidak punya afiliasi khusus pada ideologi kanan tersebut.

“Kalau berakhir tanpa kejelasan berarti ada upaya membiarkan ideologi tersebut berkembang lagi. Bisa jadi saat ini jaringan itu tiarap sejenak karena iklim yang belum kondusif,” ujar Vayireh Sitohang, mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Bogor yang pernah membesarkan Gerakan Mahasiswa (Gema) IPB ini.

Baca : Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (2)



Sumber: Suara Pembaruan