Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (2)

Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (2)
Pemerintah Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Terkait HTI ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Heriyanto / HS Minggu, 24 Juni 2018 | 13:15 WIB

Bogor - Video khilafah yang beredar di media sosial tersebut adalah salah satu dari sejumlah aktivitas yang sudah disemai sejak pertengahan 1980-an di IPB. Sejumlah media sudah mengulas bahwa gerakan tersebut menyebar secara merata pada hampir semua perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Terkait ini, banyak yang sudah disinggung secara umum, demikian juga soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ulasan berikut lebih banyak mengungkapkan fenomena lain soal perjalanan aktivitas mahasiswa Bogor dalam tarikan polarisasi ideologi tersebut.

Baca : Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (1)

Pada awal reformasi koordinasi kelompok radikalis berkedok agama mulai menampakkan eksistensinya. Tidak hanya secara kelembagaan dan aktivitas kerohanian, tetapi juga sejumlah pelatihan, pembinaan dan dakwah kampus, workshop manajerial, dan talkshow hingga training motivasi. Sejak pertengahan 1990-an, polarisasi gerakan mahasiswa intra dan ekstra kampus di Bogor pun sangat jelas, tidak hanya di IPB tetapi juga sejumlah perguruan tinggi swasta lainnya. Hampir sebagian besar senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT) dan senat mahasiswa fakultas didominasi pimpinan yang berafiliasi atau aktif dengan kegiatan mesjid kampus. Universitas Pakuan Bogor relatif lebih dinamis karena terkait dengan organ ekstra berbasis aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jawa Barat cukup dominan. Universitas Djuanda, Ciawi, sebenarnya cukup progresif seperti Universitas Pakuan, tetapi belakangan dikabarkan juga sudah terpapar benih-benih radikalisme.

Baca : 6 Dosen IPB Diduga Pengikut HTI

Secara kasat mata biasanya ditunjukkan dalam pemilihan ketua senat mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, fakultas atau organisasi profesi tingkat jurusan. Kelompok yang cenderung menyuarakan aspek nasionalisme dipastikan kalah. Sekalipun mengangkat isu-isu seputar pertanian, agraria, atau kebijakan lainnya yang sangat erat dengan pertanian dan IPB secara umum. Akibatnya, isu-isu terkait dengan kebijakan pertanian, advokasi petani, dan pembangunan dalam arti luas justru tumbuh di organisasi ekstra kampus atau kelompok studi.

Tidak sedikit sejumlah mahasiswa kritis dan jenuh dengan suasana kampus justru lebih memilih beraktivitas di luar dan mengembangkan jaringan ke Jakarta dan Bandung atau secara nasional. Pada masa itu, beberapa jebolan IPB justru menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan atau gerakan di luar kampus untuk melawan rezim Orde Baru. Ada yang langsung terjun dalam advokasi pedesaan dan ada juga yang mendorong perlawanan terbuka, salah satunya adalah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Di Bogor dan seluruh basisnya, para aktivis KIPP ini diteror oleh oknum pemerintah, intel polisi dan TNI. Prakondisi inilah yang sedikit sekali dipahami sebagian kalangan yang mengklaim aktivis mahasiswa era reformasi.

“Saat itu advokasi petani atau nelayan yang tergusur dan terpinggirkan atau melawan kebijakan pembangunan Orde Baru justru sulit dari mahasiswa IPB,” ujar Muhammad Karim, mantan aktivis mahasiswa IPB yang pernah jadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Baca : Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (3-habis)



Sumber: Suara Pembaruan