Peningkatan Ekspor Jasa Bisa Pangkas Defisit Perdagangan

Peningkatan Ekspor Jasa Bisa Pangkas Defisit Perdagangan
Ilustrasi perdagangan ekspor lewat pelabuhan. ( Foto: AFP )
Ridho Syukro / HK Senin, 16 Juli 2018 | 20:48 WIB

Jakarta – Ekspor dalam bentuk jasa perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini. Selama periode Januari-Juni 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,03 miliar, karena tingginya impor, ditambah struktur ekspor yang lebih banyak barang daripada jasa.

"Ekspor jasa bisa diandalkan untuk menghasilkan devisa lebih besar dan membantu memperbaiki kesehatan neraca perdagangan Indonesia yang terus defisit," kata Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri di Jakarta, Senin (16/7).

Yose Rizal menuturkan, sektor jasa yang harus ditingkatkan kinerja ekspornya adalah jasa transportasi, tenaga kerja, dan tenaga ahli. "Transportasi sudah menjadi kebutuhan karena sangat berkaitan dengan logistik. Transportasi Indonesia juga sudah bisa bersaing dan bernilai tambah tinggal, tinggal bagaimana meningkatkan aplikasi teknologinya saja," papar dia.

Sementara itu, untuk tenaga kerja, Yose Rizal melihat, Indonesia sudah banyak mengirimkan tenaga kerja di luar negeri dan masih diminati sampai sekarang. "Kunci agar tenaga kerja semakin dicintai adalah dengan meningkatkan kualitas SDMnya melalui pelatihan-pelatihan intensif," kata dia.

Adapun untuk tenaga ahli, menurut dia, Indonesia sudah mempunyai keahlian di bidang tertentu dan bisa menjadi andalan di pasar ekspor dunia.

Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, sektor jasa dapat diandalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. ISD merekomendasikan empat terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini. Pertama, penguatan sektor jasa transportasi dan logistik dengan cara peningkatan kualitas infrastruktur.

Kedua, kata dia, Indonesia harus memanfaatkan perkembangan financial technology (fintech) karena bisa menghemat waktu dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Ketiga, jasa pendidikan harus memberikan kesempatan kepada asing untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Dan keempat, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk ekspor jasa perlu dihapus dari yang saat ini sebesar 10%.



Sumber: Investor Daily
CLOSE