Perubahan Nomenklatur Ditjen Kebudayaan Terkait Dana Abadi

Perubahan Nomenklatur Ditjen Kebudayaan Terkait Dana Abadi
Hilmar Farid. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 13 Januari 2020 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan sejumlah perubahan struktur dan nomenklatur yang tertuang dalam Permendikbud No 45 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejumlah direktorat di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan juga mengalami perubahan dengan hadirnya sejumlah direktorat baru dan penghapusan sejumlah direktorat.

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid menyebutkan, perubahan nomenklatur ini juga terkait dengan pengelolaan dana abadi kebudayaan. Sebab mendatang, pengelolaan dana untuk semua kegiatan akan dilakukan lewat satu pintu.

“Selama ini apabila kita ingin menjalin kerja sama, biasanya langsung pada direktorat terkait. Misalnya, kesenian langsung berurusan sama Direktorat Kesenian. Sekarang semua unit disatukan karena ada dana abadi kebudayaan. Dana yang sebelumnya dikelola masing-masing direktorat dijadikan satu unit. Jadi enggak perlu khawatir. Yang saat ini tengah menjalin kegiatan dan perlu bantuan, silakan kontak atau bersurat ke saya, Dirjen Kebudayaan. Nanti akan kami sortir untuk diteruskan ke setiap direktorat,” ujarnya dalam siaran langsung Instagram @budayasaya terkait Perubahan Nomenklatur Ditjen Kebudayaan, Senin (13/1/2020).

Hilmar menuturkan, perubahan pada unit kerja yang dipimpinnya merupakan perubahan internal dalam Kemdikbud yang mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tujuannya, agar pengelolaan kebudayaan semakin baik.

“Perubahan terjadi perubahan organisasi internal di Kemdikbud yang tidak akan berdampak pada pemberian layanan yang telah ada selama ini. Untuk kegiatan kesenian, pendaftaran cagar budaya maupun fasilitas untuk program kebudayaan akan terus berjalan. Bedanya, sekarang menggunakan format organisasi baru yang akan lebih baik dari sebelumnya,” terang Hilmar.

Hilmar menyebutkan, format baru terdiri dari lima direktorat baru yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Semua ini menaungi semua fungsi direktorat sebelumnya yakni Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Kesenian, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Sejarah, dan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

Menurut Hilmar, sebetulnya tidak ada yang dihilangkan. Justru dengan nomenklatur baru seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yakni pelestarian kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain itu, perubahan nomenklatur baru juga menyikapi perkembangan zaman dengan adanya direktorat yang menangani perfilman, musik, dan media baru. Hal ini mengacu pada dokumen Visi Misi Presiden Joko Widodo halaman 21 tentang Seni Budaya.

Oleh karena itu, Hilmar mengimbau agar para penggiat kebudayaan tidak perlu khawatir dengan perubahan yang sedang terjadi. Pasalnya, perubahan yang sedang dalam tahap pembenahan struktur ini tidak merugikan masyarakat sama sekali.

Selanjutnya, Hilmar menyebutkan, pihak yang ingin melakukan kerja sama dan mengalami kendala karena direktorat yang dimaksud telah dihilangkan dalam nomenklatur yang baru, tetap dapat menjalankan program dengan mengirim surat langsung Dirjen Kebudayaan. Surat tersebut akan diarahkan pada direktorat terkait.

“Januari 2020 ini semua direktorat baru sedang melakukan perubahan internal dan akan menjalankan peran pada Februari 2020. Nanti direktur masing-masing direktorat baru akan menyampaikan tugas dan peranannya untuk 2020-2024 mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, pengamat Seni dan Budaya Suhendi Apriyanto menilai adanya kelompok tertentu yang berusaha agar yang konvensional serta tradisional dibiarkan musnah. Hal ini dikatakannya karena Dirjen Kebudayaan yang semula diprediksi akan naik kelas menjadi Kementerian Kebudayaan, kini dinilai justru menurun.

"Kami resah setelah hilangnya Direktorat Kesenian karena Direktorat tersebut tempat bernaung para pelaku seni," kata Suhendi dalam siaran pers yang diterima SP, Minggu (12/1/2020).

Suhendi menuturkan, Direktorat Kesenian selama ini memfasilitasi seluruh hal terkait seni budaya di Indonesia. Begitu pula Direktorat Sejarah. Dengan adanya perubahan itu Suhendi menilai kebijakan Nadiem bertentangan dengan semangat para pelaku seni dan budaya.

"Baiknya ditinjau ulang, karena akan berdampak pada arah Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menganut empat prinsip yakni pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan sektor kebudayaan daerah," tegas Suhendi.

Menurut Suhendi, apabila hal dipaksakan menjadi kontroversial sekaligus paradoksal. Pasalnya rumah besar aktivitas yang di dalamnya ada dinamika estetika dalam bentuk bunyi, rupa, gerak, sastra, dan ceritera, bernama kesenian.

"Jika rumah besar itu ditiadakan, sama artinya aktivitas dan penanganan salah satu sub sektor kebudayaan menjadi dilemahkan dan juga kemunduran bukan kemajuan," paparnya.

Selanjutnya, Suhendi juga menuturkan cara penyelesaian yang terbaik adalah meninjau ulang kebijakan tersebut. Bahkan menurutnya ketika akan merumuskan implementasi UU tentang Pemajuan Kebudayaan ke dalam bentuk struktur organisasi di kementerian, harapannya melibatkan beberapa unsur terkait yang selama ini menjadi penggerak kehidupan kebudayaan tanpa kecuali kesenian.



Sumber: Suara Pembaruan