Pelajaran dari Penangkapan Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pelajaran dari Penangkapan Djoko Tjandra

Tajuk: Suara Pembaruan

Sabtu, 1 Agustus 2020 | 08:00 WIB

Apresiasi tinggi patut disematkan kepada tim Bareskrim Mabes Polri yang dalam waktu relatif singkat meringkus buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Mengutip keterangan Menko Polhukam Mahfud MD, hanya butuh waktu sekitar 10 hari untuk menangkap buron yang kabur sejak 11 tahun lalu itu.

Melihat sepak terjang Polri selama ini, keberhasilan membawa pulang Djoko Tjandra dari Malaysia seharusnya bukan hal istimewa. Terorisme, narkoba, dan korupsi selama ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Aparat kepolisian kita sudah membuktikan kepiawaiannya menanganai tiga jenis kejahatan ini.

Detasemen 88 Antiteror telah berhasil mengungkap banyak kelompok teror. Polri tidak hanya berhasil membongkar jaringan teroris lintas negara yang punya hirarki jelas, seperti jaringan Jamaah Islamiah. Ketika aksi terorisme sudah berubah bentuk karena pelakunya adalah individu-individu atau kelompok-kelompok kecil pun Polri mampu mengantisipasi.

Kita juga melihat prestasi polisi dalam hal pemberantasan narkoba. Banyak sudah komplotan pengedar yang dibongkar. Jaringan lintas negara seperti era swallower asal Nigeria, jaringan dari kawasan Teluk Persia, dari Tiongkok atau dari segitiga emas, mampu diringkus. Puluhan bandar mendapatkan vonis hukuman mati, beberapa di antaranya sudah dieksekusi.

Dari deretan keberhasilan Polri memburu teroris dan meringkus bandar narkoba, semestinya kita tidak kaget melihat kepiawaian Polri memburu koruptor yang kabur ke luar negeri. Upaya Polri pada ketiga bidang ini memiliki kesamaan, yakni adanya keterlibatan kepolisian antarnegara dan peran Interpol. Sebab itulah, kita maklum manakala Mahfud MD menyatakan bahwa Polri menjamin penangkapan Djoko Tjandra tak perlu menggunakan jurus G to G atau diplomasi antarpemerintah. Cukup P to P, istilah baru yang berarti police to police. Artinya, cukup diselesaikan antara Polri dan Kepolisian Diraja Malaysia.

Bila demikian, publik pantas gemas. Mengapa tidak sedari dulu upaya ini dilakukan? Mengapa harus menunggu hingga 11 tahun, bahkan hingga negara dan lembaga penegak hukum harus dipermalukan dalam kasus ini? Djoko yang buron, diketahui melenggang masuk Indonesia, membuat e-KTP, mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK), dan membuat paspor, lantas keluar Indonesia tanpa terendus aparat.

Rangkaian kasus Djoko Tjandra ini menjadi pelajaran berharga bagi penegakan hukum di Indonesia. Pertama, pengawasan internal di masing-masing lembaga penegak hukum maupun antarlembaga lemah. Sampai kapan pun pasti ada oknum personel yang memiliki integritas rendah yang menyelewengkan tanggung jawab laiknya sejumlah oknum yang membantu Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia.

Kedua, publik yang telanjur tahu bahwa gerak cepat aparat hukum baru dimulai saat kasus ini menjadi sorotan. Kesannya negara baru serius mencari Djoko setelah gelagat permainan hukum dalam kasus ini diketahui publik.

Publik perlu mendapatkan jawaban mengapa Djoko bertahun-tahun tidak dapat ditangkap namun tiba-tiba dalam waktu singkat, hal yang tampaknya sulit itu dapat dilakukan. Jawaban ini akan menepis berbagai dugaan miring bahwa selama ini ada kepentingan uang, bisnis, atau politik, yang melindungi Djoko Tjandra. Keterangan yang jernih terkait kasus ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus sebagai bagian mengedukasi publik. Sebagai contoh, apa yang diungkapkan Menko Polhukam terkait kemungkinan upaya hukum Djoko Tjandra setelah tertangkap adalah sebuah pembelajaran hukum. Publik perlu tahu bahwa Djoko masih punya hak untuk mengajukan PK sebagai terpidana.

Ketiga, aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi harus terus membuktikan diri bahwa mereka tunduk pada hukum, bukan pada kepentingan tertentu sehingga tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsinya.

Salah satu yang ditunggu adalah pembuktian aparat dalam memburu, menemukan, dan menangkap Harun Masiku, buronan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Bila perlu Menko Polhukam kembali mengumpulkan pimpinan lembaga penegak hukum untuk mengevaluasi di mana kelemahan dan kesulitan dalam menangkap buronan.


BAGIKAN




BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS