Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Kamis, 21 November 2019 | 12:17 WIB
Oleh : Adi Marsiela / LES

Bandung, Beritasatu.com - Seluruh bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah mengajukan rekomendasi penetapan kenaikan upah minimum tahun 2020 ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Rekomendasi kenaikan upah itu mengikuti surat edaran (SE) menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang mengatur formulasi kenaikan upah sebesar 8,51% mengacu pada angka inflasi dan kenaikan pendapatan domestik bruto.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mochamad Ade Afriandi mengaku sudah menerima rekomendasi UMK dari 27 bupati dan wali kota se-Jabar. “Kalau lihat rekomendasi, semua (UMK) menggunakan formula yang ada di surat edaran menaker, inflasi dan PDRB 8,51%,” tuturnya di Bandung, Rabu (20/11/2019).

Meski dalam rapat pleno dewan pengupahan ada ketidaksepakatan dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ade mengungkapkan, seluruh rekomendasi itu ditandatangani oleh perwakilan pengusaha.

Setiap 20 November, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia harus menetapkan upah minimum yang bakal berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya di wilayah masing-masing. Sebelumnya, Ridwan Kamil sudah menetapkan upah minimum provinsi yang berlaku mulai 1 Januari 2020 dengan nominal Rp1.810.351.36. Upah minimum pada tingkat kabupaten dan kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi tersebut.

Mengacu pada formulasi seperti surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325. Sementara nominal terkecil Rp 1.831.885 untuk Kota Banjar. Rata-rata UMK di kabupaten dan kota itu nominalnya Rp 2.963.497.

Jika ditilik berdasarkan nominal rata-rata UMK tersebut, ada 13 kabupaten dan kota yang nominal UMK tahun 2020 lebih rendah. Misalnya, UMK Kabupaten Cianjur (Rp 2.534.799), Kota Tasikmalaya (Rp 2.264.093), Kota Cirebon (Rp 2.219.488), Kabupaten Majalengka (Rp 1.944.166), dan Kabupaten Pangandaran (Rp 1.860.592).

Ridwan mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menetapkan atau tidak rekomendasi penetapan upah dari 27 bupati dan wali kota. Sesuai surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota.

“Kami sedang pertimbangkan plus minus-nya. Saya sudah terima surat dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kemungkinan ekonomi lagi berat. Jadi penetapan UMK (upah minimum kota) sangat pengaruh pada padat karya,” kata Ridwan.

Pertimbangan itu terkait dengan adanya potensi perusahan gulung tikar saat gubernur menetapkan UMK. “Kalau tidak menetapkan UMK, maka buruh dan pengusaha diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik ya, upah itu tetap naik tapi persentase disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing wilayah. Tapi kalau dikunci sesuai dengan UMK, pasti ada perusahaan yang gulung tikar karena oleh pengadilan (pelanggaran atas UMK) dianggap pidana,” imbuh Ridwan.

Sesuai Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan upah itu ditetapkan dengan formulasi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan domestic bruto. Sesuai informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan domestik bruto (PDRB) sebesar 5,12 persen. Jadi tingkat kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen dari upah tahun sebelumnya. Formulasi ini mengacu pada program strategis nasional yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Ridwan mengakui tingginya disparitas upah minimum di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut dia, selisih upah yang tinggi akibat adanya ketidakseragaman dari kebijakan pemerintah sebelumnya. “Sebelumnya ada yang naik 10 sampai 15 persen. Itu yang buat disparitas tinggi. (sekarang) kita gunakan formulasi nasional, minimal membuat angka (kenaikan upah) itu bisa diprediksi, tidak sporadis seperti dulu,” terang Ridwan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aula SMKN 1 Miri Sragen Ambruk, Biaya Siswa Terluka Ditanggung Pemerintah

Ganjar terus memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang menyebabkan 22 siswa terluka itu.

NASIONAL | 21 November 2019

Ketua KPK Baru Ingin Kesejahteraan Pegawai KPK Terjamin

Enggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji enggak boleh turun, itu yang penting,” kata Firli.

NASIONAL | 21 November 2019

Jadi ASN, Pegawai KPK Diyakini Tetap Independen

Budaya independen yang dijunjung KPK diyakini tidak akan berubah kendati karyawan berubah status sebagai ASN.

NASIONAL | 21 November 2019

37 Perwira Polri Naik Pangkat Termasuk Komjen Firli

Firli yang resmi duduk sebagai Kabaharkam Polri itu naik pangkat jadi Komjen bersama dengan 36 jenderal lain, Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019

Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah

Kantor tersebut berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

NASIONAL | 21 November 2019

Buru Sjamsul Nursalim dan Istri, KPK Gandeng Interpol

KPK meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu Sjamsul dan Itjih Nursalim.

NASIONAL | 21 November 2019

Penyidik KPK Tunggu Kehadiran Dirut Jasa Marga

KPK menunggu kehadiran Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019

Cari Tersangka Sjamsul-Itjih Nursalim, KPK Surati Interpol

KPK telah mengirimkan surat kepada National Central Bureau Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

NASIONAL | 21 November 2019

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Gunungkidul, Bom Panci Dijinakkan

Berdasar pengakuan Tono, terduga teroris memang menjauh dari masyarakat dan sinis terhadap pembeli di warungnya.

NASIONAL | 21 November 2019

Suara Partai Turun, Tokoh Adat Papua Temui Ketua Fraksi Demokrat DPR

"Bagaimana solusi atau jalan keluarnya untuk memperbaiki jumlah suara dimaksud,” ujar Benny Marthen Maran.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS