Gubernur Sumut Diminta Jangan Terlalu Lama Kaji PSBB
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Gubernur Sumut Diminta Jangan Terlalu Lama Kaji PSBB

Kamis, 16 April 2020 | 07:58 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / LES

Medan, Beritasatu.com - Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (HMI Sumut) meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk tidak terlalu lama melakukan pengkajian dalam menyelamatkan rakyatnya dari Covid-19.

"Kita menginginkan Gubernur Sumut yang notabene mantan Jenderal TNI untuk cepat mengambil keputusan," ujar Ketua Badan Koordinasi HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi melalui siaran persnya, Rabu (15/4/2020) malam.

Hasbi mengungkapkan, Gubernur Sumut terlalu lama mengkaji pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menggratiskan uang SPP pelajar, dan iuran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19.

"Untuk PSBB di Sumut belum juga diterapkan. Padahal, sudah lebih dari sepekan gubernur menyampaikan akan melakukan pengkajian. Saat ini, gubernur mengkaji pembebasan uang SPP untuk pelajar. Iuran PDAM pun yang seharusnya digratiskan bakal dikaji lagi," katanya.

Hasbi mengungkapkan, sudah banyak hal mau dikaji gubernur namun belum ada juga aksi nyata yang berdampak besar dan sistemik bagi masyarakat. Padahal, untuk menerapkan PSBB dan menalangi SPP pelajar sekolah tidak butuh banyak kajian.

"Kita menginginkan gubernur lebih peka dan sensitif dalam menilai kondisi Sumut, sehingga masyarakat dapat diselamatkan. Kita minta gubernur agar jangan terlalu banyak mengkaji dalam mengambil keputusan menyelamatkan rakyatnya," sebutnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Positif Covid-19 di Jatim 499 orang, Pasien Sembuh 86

Dari 25 kasus baru, Kota Surabaya terbanyak dengan 16 pasien.

NASIONAL | 16 April 2020

Positif Covid-19 di Papua Capai 75 Kasus

Tambahan kasus ini berada di tiga daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

NASIONAL | 16 April 2020

Disiplin Jadi Kunci Mengerem Penyebaran Covid-19

apabila tidak ada intervensi mengatasi wabah Covid-19 ini, maka kematian di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 2,6 juta orang.

NASIONAL | 16 April 2020

Polri Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Polri meluncurkan Program Keselamatan Tahun 2020 yang dimulai oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam rangka membantu masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 15 April 2020

Sebut Perawat-Dokter Setan, Pedagang Dicokok Polisi

Kebencian Desmaizar alias Ade kepada profesi perawat dan dokter mengantarkannya ke tahanan polisi

NASIONAL | 15 April 2020

Jokowi Diminta Pecat Staf Khusus yang Miliki Konflik Kepentingan

ICW meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat staf khususnya yang memiliki konflik kepentingan.

NASIONAL | 15 April 2020

DPR: Tertibkan Pasukan yang Tak Patuh Komando

Ada dugaan bahwa pasukan yang diturunkan di Papua tak sepenuhnya mengikuti komando dari komandan militer maupun Kepolisian di sana

NASIONAL | 15 April 2020

Ahmad Sahroni Soroti Tumpang Tindih Pelaksanaan PSBB

Ahmad Sahroni menilai tumpang tindih pelaksanaan PSBB antara pusat dan daerah seharusnya tidak terjadi apabila kedua melaksanakan ketentuan secara konsekuen.

NASIONAL | 15 April 2020

Bulan Ini, Produksi Beras di Purwakarta Surplus 12.000 Ton

Pemkab Purwakarta mampu mempertahankan produktivitas beras di tengah ancaman wabah virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 April 2020

Ketua Komisi VIII: Tak Ada Dana Ibadah Haji Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Yandri Susanto meminta agar masyarakat tak mempercayai isu dana iuran haji mereka telah digunakan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS