Baru 479 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi yang Umumkan Informasi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Baru 479 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi yang Umumkan Informasi Covid-19

Senin, 1 Juni 2020 | 18:24 WIB
Oleh : Adi Marsiela / LES

Bandung, Beritasatu.com - Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 meminta, pemerintah membuka data dan informasi terkait kasus Covid-19 di Tanah Air. Keterbukaan data mengenai jumlah tes Covid-19 berbasis polymerase chain reaction (PCR), jumlah kasus positif, data orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien dalam pengawasan (PDP) bisa menjadi dasar pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, soal sebaran dan besaran kasus ini.

Apalagi seiring dengan adanya sejumlah daerah yang diperkenankan memasuki era kenormalan baru (new normal). Hal tersebut diungkapkan, juru bicara Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 Irma Hidayana, Senin (1/6/2020). “Publik perlu diberitahu situasi sesungguhnya, bahwa data dan angka tentang jumlah kasus sebaran Covid-19 saja tidak cukup menggambarkan sebaran kasus di lapangan,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan Irma bersama 130-an relawan, dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia, baru ada 479 kabupaten dan kota di 22 dari 34 provinsi, yang mengumumkan informasi Covid-19 sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Namun tidak semua kabupaten dan kota pada 22 provinsi itu memiliki rekapitulasi kematian ODP dan PDP,” imbuh Irma

Penyajian data berdasar pemeriksaan PCR itu, termasuk ODP, PDP, hingga pasien yang positif dan meninggal dengan gejala Covid-19. “Selama pemerintah menutupi jumlah tes yang telah dilakukan, maka selama itu pula kredibilitas data kasus pemerintah akan selalu dipertanyakan. Jumlah tes memengaruhi perhitungan jumlah kasus,” kata Irma.

Ia menambahkan, WHO meminta pencatatan orang yang meninggal dengan gejala klinis Covid-19 seperti demam dan sesak nafas harus dicatat sebagai kematian akibat Covid-19.

Irma memaparkan, pencatatan kematian ODP dan PDP harus dicatatkan sebagai kematian akibat Covid-19 karena bisa saja ada keterbatasan akses untuk melakukan pengecekan PCR. Lapor Covid-19 mencatat hingga 29 Mei 2020, pemerintah mencatat orang yang meninggal setelah diketahui positif Covid-19 ada 1.503 orang, sementara yang meninggal dalam status ODP dan PDP sebanyak 5.021 orang.

“Jumlah total kematian kasus terduga Covid-19 masih jauh lebih tinggi dari jumlah kematian positif Covid-19 di 34 provinsi. Perbandingannya masih lebih dari 3.5 kali lipat. Konsisten dengan temuan perbandingan angka kematian sejak tanggal 9, 15, dan 26 Mei 2020. Sehingga total kematian terkait Covid-19 mencapai 6.524 kasus,” terang Irma.

Ia menegaskan, pembukaan data tes spesimen berbasis PCR ini sangat penting dibuka ke publik. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui secara detil apakah tes itu sudah dilakukan secara proporsional di setiap kabupaten dan kota. Tanpa data terbuka soal jumlah tes yang sudah dilakukan, maka sulit bagi publik memastikan apakah memang benar di sebuah wilayah tidak ada kasus Covid-19. Bisa saja, ketiadaan kasus karena tidak dilakukannya tes.

“Logikanya kalau jumlah tes banyak dan terdistribusi di seluruh wilayah secara proporsional, maka baru ketahuan jumlah kasus Covid-19 yang (mendekati) sebenarnya. Jadi persepsi bahwa besaran kasus Covid-19 itu ditentukan oleh angka resmi yang selama ini diinfokan mesti diluruskan. No test, no case,” ungkap Irma.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 dibentuk sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19. Lapor Covid-19 merupakan wadah sesama warga berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait Covid-19.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 juga meminta pemerintah memastikan, seluruh kabupaten dan kotamadya di Indonesia melakukan pendataan yang seragam. Termasuk di dalamnya mengakomodasi jumlah ODP dan PDP yang meninggal sesuai dengan panduan WHO.

Masih Minim
Epidemiolog dari Universitas Padjadjaran yang tergabung dalam koalisi ini, Panji Hadisoemarto mengungkapkan, keberadaan data soal pemeriksaan PCR ini masih sangat minim yang berbasis kabupaten dan kota. Dokter yang mendalami ilmu kesehatan masyarakat ini memaparkan, dokumen WHO menyatakan, angka atau proporsi jumlah tes yang positif itu harus di bawah 5 persen sebelum akhirnya melonggarkan kebijakan terkait pembatasan sosial.

“Jawa Barat (Jabar) saja setidaknya masih sekitar 10 atau 11 persen, artinya belum melakukan cukup banyak tes buat memastikan tidak ada orang yang terlewat. Apalagi kalau kita tidak punya data berapa banyak PCR dan berapa banyak yang positif dari PCR itu. Kita akan tidak bisa menilai seberapa komprehensif pemeriksaan dilakukan pada mereka yang bisa positif covid-19,” imbuh Panji.

Data Dinas Kesehatan Jabar mencatat hingga Mei 2020, dari total jumlah penduduk 49.316.712 jiwa, total rapid test yang telah dipergunakan sebanyak 115.395, sedangkan tes PCR mencapai 15.536.

Berkaitan dengan data tentang PCR itu, sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Sulfikar Amir memaparkan, pengetahuan dan informasi yang mumpuni dari pemerintah bakal memengaruhi persepsi masyarakat atas Covid-19. Associate Professor of Science, Techonology, and Society di School of Social Sciences NTU menilai sebagian besar informasi dan data terkait Covid-19 datang dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan.

“Hanya ada dua jenis informasi yang dibutuhkan saat merespon situasi krisis. Apa yang terjadi, dan apa yang harus dilakukan? Itu informasi yang dibutuhkan individu buat persepsi krisis atau bencana. Data dan informasi ini masuk ke pengetahuan yang membentuk persepsi risiko, sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik,” paparnya.

Apabila masyarakat tidak percaya pada sumber informasi itu maka efektivitas pesan atau informasi tidak akan sampai ke tingkat individu. Hal ini bakal menjadi masalah dalam mempersepsi bencana seperti Covid-19. Laporan dari relawan seperti Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, ungkap Sulfikar adalah respons atas informasi yang tidak diberikan atau dipaparkan pemerintah.

Data dan informasi itu termasuk kejelasan soal kapasitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Harus dipersiapkan dengan baik dan hal ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, agar ada jaminan keamanan jika nantinya wabah kembali meningkat. Terkait hal ini, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan alat pengaman diri yang sesuai standar kepada para tenaga kesehatan yang bertugas di garis depan,” tambah Irma.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkab Lebong Diminta Pertahankan Status Zona Hijau Covid-19

Kabupaten Rejang Lebong sudah tidak menjadi zona hijau lagi karena di daerah tersebutpa da Senin, sudah ditemukan satu kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Sensus Penduduk Online Diikuti 51,36 Juta Orang

Yang berpartisipasi 19,05% dari 270 juta total penduduk Indonesia

NASIONAL | 2 Juni 2020

Jokowi: Pembukaan Tempat Ibadah, Aktivitas Ekonomi, dan Sekolah Harus Lalui Tahapan Ketat

Akan disiapkan empat tahapan untuk memasuki tatanan normal baru di sektor pariwisata.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Budi Karya Sumadi: Saya Sehat dan Bugar

Budi rajin berolah raga dipandu personal trainer dan mengikuti saran diet dokter ahli gizi.

NASIONAL | 2 Juni 2020

PPDB 2020, Pemda Harus Pastikan dan Umumkan Daya Tampung Sekolah

Dengan demikian, masyarakat atau orang tua calon siswa baru akan mengetahui sejak awal secara transparan.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Kemdikbud Masih Tunggu Gugus Tugas Covid-19 untuk Buka Sekolah

Kemdikbud sesungguhnya telah menyiapkan skenario yang akan disampaikan setelah keputusan final pembukaan sekolah diputuskan.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Aceh Masih Darurat Covid-19, Warga Diimbau Patuhi Protokol Kesehatan

Dengan status Aceh yang masih dalam keadaan darurat Covid-19, maka pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Kemdikbud Gelar Lomba Memperingati Hari Lahir Pancasila

Karya peserta diharapkan mengandung nilai gotong royong sebagai bentuk perwujudan Pancasila.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Satu Lagi Pasien Covid-19 di Bali Meninggal

Sampai saat ini jumlah kumulatif korban meninggal dunia akibat virus corona (Covid-19) di Bali menjadi lima orang.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Jawa Timur Surplus Beras 1,9 Juta Ton

Untuk itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta enam daerah yang menjadi lumbung pangan nasional diminta tetap menjaga ketahanan pangan.

NASIONAL | 1 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS