Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah

Rabu, 16 September 2020 | 10:11 WIB
Oleh : Radesman Saragih / LES

Jambi, Beritasatu.com - Kasus Covid-19 klaster perkantoran di Provinsi Jambi masih terus bertambah menyusul masih tingginya mobilitas pegawai lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta di daerah itu bepergian ke daerah yang masuk zona merah Covid-19. Pegawai lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang dinyatakan positif Covid-19 di Jambi, hingga Selasa (15/9/2020) sore bertambah empat orang.

Seorang di antaranya pegawai kantor perpajakan Kabupaten Tanjungabung Barat (Tanjabbar), dan dua orang karyawan perusahaan swasta Kabupaten Tanjabbar. Ketiga pasien baru positif Covid-19 tersebut baru kembai dari Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Sedangkan seorang lagi pasien baru positif Covid-19 kalster perkantoran di daerah itu, anggota kepolisian yang baru pindah tugas dari Mabes Polri Jakarta ke Jambi.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah di Jambi, Rabu (16/9/2020) menjelaskan, masih terus bertambahnya kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi dipengaruhi mobilitas pegawai ke luar daerah yang masih terus terjadi.

“Berdasarkan tracing (penelusuran), empat orang pegawai lembaga pemerintah dan swasta yang dinyatakan positif Covid-19, Selasa, memiliki riwayat perjalanan dari Palembang, Sumsel dan Jakarta. Jadi terus bertambahnya kasus Covid-19 klaster perkantoran di Jambi disebabkan perjalanan ke daerah zona merah Covid-19,”katanya.

Dijelaskan, total kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi hingga kini sudah mencapai 30 kasus. Sebulan sebelumnya kasus Covid-19 klaster perkantoran terjadi di perusahaan minyak dan gas (migas), lembaga pemasyarakatan, rumah sakit umum daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.

Johansyah mengatakan, seluruh daerah di Jambi kini semakin siaga mengantisipasi masih terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di daerah itu. Total kasus positif Covid-19 di Provinsi Jambi hingga Rabu siang sudah mencapai 331 kasus. Kasus positif Covid-19 tersebut bertambah 10 kasus dibandingkan Senin (14/9/2020) sebanyak 321 kasus.

Sedangkan kasus pasien Covid-19 yang sembuh di Jambi sebanyak 233 dan kasus pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak tujuh orang. Kemudian pasien positif Covid-19 yang masih dirawat di Jambi sebanyak 91 orang.

“Kasus Covid-19 di Jambi kemungkinan masih terus bertambah menyusul meningkatnya uji swab (cairan tenggorokan) di laboratorium Covid-19 Jambi. Uji spesimen swab di laboratorium Covid-19 Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Rabu (16/9) bertambah drastis menjadi 163 sampel. Padahal spesimen uji swab di BPOM Jambi tersisa 13 sampel,”katanya.

Razia Masker
Menurut Johansyah, untuk menekan kasus Covid-19 yang masih terus bertambah di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Polda Jambi dan seluruh pemerintah kota/kabupaten di provinsi itu mulai pekan ini menggencarkan razia masker di tempat-tempat umum dan di jalan raya.

Razia masker di Jambi ditingkatkan menyusul diberlakukannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Jambi pekan ini.

Sesuai dengan pergub tersebut, lanjut Johansyah, setiap orang yang melanggar protokoler kesehatan Covid-19, termasuk tidak pakai masker akan dikenakan sanksi administrasi, denda materi atau uang dan sanksi daya paksa kepolisian.

Dijelaskan, sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar protokoler kesehatan, yakni teguran lisan dan tertulis, penahanan sementara kartu indentitas penduduk (KTP), penghentian sementara kegiatan/pelayanan, penghentian tetap kegiatan/pelayanan, penutupan sementara, pencabutan izin, denda sebesar Rp 50.000 bagi orang yang tidak pakai masker di tempat umum.

“Sedangkan sanksi daya paksa polisi, yaitu mewajibkan orang yang terjaring razia masker membersihkan fasilitas umum, menyanyikan lagu-lagu nasional, melakukan push-up dan berjanji tidak akan melanggar protokol kesehatan Covid-19,”ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

24 Juta Siswa Berpotensi Putus Sekolah karena Covid-19

Saat ini sekitar 870 juta siswa, atau setengah dari populasi pelajar di 51 negara dunia belum dapat kembali ke sekolah.

NASIONAL | 16 September 2020

Gelar Baksos, PIA DPR Sumbang Wastafel untuk Kompleks Parlemen

Baksos ini bertujuan mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR bersisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Dana Desa Naik Tipis, Ini Arahan Mendes ke Kades

Mendes meminta kepala desa maksimal dalam menggunakan uang negara dan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penggunaannya.

NASIONAL | 16 September 2020

Ganjar Siap Fasilitasi Balap Lari yang Viral agar Tak Liar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menanggapi aksi balap lari liar yang terjadi di Kota Semarang baru-baru ini.

NASIONAL | 15 September 2020

Wiku Tegaskan Perlu Sinergisitas antara DKI Jakarta dan Bodetabek untuk Kendalikan Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, DKI Jakarta perlu menjalin sinergisitas dengan daerah-daerah tetangganya

NASIONAL | 15 September 2020

Hendi-Ita Siap Patuhi Aturan Baru Kampanye

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) siap mengikuti aturan baru kampanye

NASIONAL | 15 September 2020

Bawaslu: Belum Ada Dasar Hukum Kuat Tindak Cakada Langgar Protokol Kesehatan

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap menegaskan, sampai saat ini belum ada dasar hukum kuat untuk menindak tegas para calon kepala daerah

NASIONAL | 15 September 2020

Rumah Sakit di Bengkulu Siap Tampung Pasien Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah ini siap menampung dan merawat pasien Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

FSGI: Jangan Batasi Penggunaan Subsidi Kuota Internet

Bebaskan penggunaan seperti untuk akses Google, Youtube, dan WhatsApp karena aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.

NASIONAL | 15 September 2020

Bobby Nasution: Kolaborasi Antarumat Jadi Modal Besar Pembangunan

Bakal calon Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mengatakan, kolaborasi antarumat beragama bisa menjadi modal besar dalam mempercepat pembangunan Kota Medan

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS