Jateng Gencarkan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Jateng Gencarkan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan

Rabu, 16 September 2020 | 10:40 WIB
Oleh : Stefy Thenu / LES

Semarang, Beritasatu.com - Perintah pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penularan Covid-19 di Jawa Tengah langsung ditindaklanjuti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menggandeng TNI/Polri dan Satpol PP, Ganjar menggerakkan operasi di sejumlah lokasi kerumunan di Kota Semarang.

Ratusan personel dikerahkan untuk tindakan yustisi protokol kesehatan itu pada Rabu (16/9/2020). Mereka disebar ke sejumlah titik seperti pasar tradisional dan tempat kerumunan lain untuk menegakkan protokol kesehatan secara ketat pada warga Kota Semarang.

Sebelum operasi bersama dilaksanakan, Ganjar terlebih dahulu memimpin apel pasukan gabungan itu di Balai Kota Semarang. Apel dihadiri sejumlah jajaran penting, seperti Wakil Gubernur Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, Kajati, Wali Kota Semarang, Kapolres, Dandim dan jajaran Forkopimda lainnya.

"Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat di Jawa Tengah. Kita butuh kerja sama untuk menurunkan penularan, angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan. Sudah tujuh bulan sosialisasi dilakuka, tapi di sana sini masih perlu kita tertibkan. Makanya, hari ini kami menggelar operasi bersama TNI/Polri untuk menertibkan sekaligus mengedukasi," kata Ganjar.

Kota Semarang, lanjut Ganjar dipilih karena memang menjadi salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah. Dia menegaskan, bukan berarti daerah lain diabaikan, namun Kota Semarang memang menjadi perhatian.

"Maka perlu ada gerakan massal. Kita diminta dalam waktu dua minggu ini, kasus penularan Covid-19 di Kota Semarang bisa turun," tegasnya.

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa saja sanksi sosial, atau sanksi administratif lainnya.

"Tapi kalau itu tidak terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin kita menerapkan sanksi yang lebih tegas. Jateng punya Perda yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Perda itu tahun 2013 dan saya terjemahkan dalam Pergub. Itu sanksinya cukup berat, yakni dipenjara selama 6 bulan dan bisa didenda Rp50 juta," tegasnya.

Namun Ganjar ingin menyampaikan pada masyarakat, bahwa pihaknya tidak mau menghukum dengan sanksi itu. Ia hanya minta masyarakat membantu dengan tertib dan taat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

"Masyarakat ayo bantu kami, saya sampaikan bahwa saya tidak ingin menghukum, kami hanya butuh masyarakat tertib untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya," tegasnya.

Pelaksanaan operasi masif lanjut Ganjar akan dilakukan secara terus menerus di Kota Semarang. Sasarannyaa dalah tempat-tempat yang masuk dalam zona merah, baik di tingkat RT/RW atau kelurahan.

"Pak Wali Kota sudah punya datanya sampai komunitas terkecil, itu yang akan menjadi sasaran. Kami berharap masyarakat mendukung, dan saya yakin masyarakat Jateng khususnya Kota Semarang mau membantu," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Jawa Tengah. Pihaknya akan bersama-sama Pemda di Jateng melakukan operasi ini.

"Kami akan membantu penegakan Pergub dan Perda di Jateng. Di 35 Kabupaten/Kota ada Perbub dan Perwali. Kami akan mendukung pemda setempat melakukan kegiatan penegakan hukum dengan sanksi berdasarkan kearifan lokal masing-masing," kata Luthfi.

Terkait personil, Luthfi mengatakan akan menggunakan personel yang disiapkan pada Operasi Aman Nusa. Dimana ada 5.720 personel yang dilibatkan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah

Kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi dipengaruhi mobilitas pegawai ke luar daerah yang masih terus terjadi.

NASIONAL | 16 September 2020

24 Juta Siswa Berpotensi Putus Sekolah karena Covid-19

Saat ini sekitar 870 juta siswa, atau setengah dari populasi pelajar di 51 negara dunia belum dapat kembali ke sekolah.

NASIONAL | 16 September 2020

Gelar Baksos, PIA DPR Sumbang Wastafel untuk Kompleks Parlemen

Baksos ini bertujuan mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR bersisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Dana Desa Naik Tipis, Ini Arahan Mendes ke Kades

Mendes meminta kepala desa maksimal dalam menggunakan uang negara dan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penggunaannya.

NASIONAL | 16 September 2020

Ganjar Siap Fasilitasi Balap Lari yang Viral agar Tak Liar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menanggapi aksi balap lari liar yang terjadi di Kota Semarang baru-baru ini.

NASIONAL | 15 September 2020

Wiku Tegaskan Perlu Sinergisitas antara DKI Jakarta dan Bodetabek untuk Kendalikan Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, DKI Jakarta perlu menjalin sinergisitas dengan daerah-daerah tetangganya

NASIONAL | 15 September 2020

Hendi-Ita Siap Patuhi Aturan Baru Kampanye

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) siap mengikuti aturan baru kampanye

NASIONAL | 15 September 2020

Bawaslu: Belum Ada Dasar Hukum Kuat Tindak Cakada Langgar Protokol Kesehatan

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap menegaskan, sampai saat ini belum ada dasar hukum kuat untuk menindak tegas para calon kepala daerah

NASIONAL | 15 September 2020

Rumah Sakit di Bengkulu Siap Tampung Pasien Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah ini siap menampung dan merawat pasien Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

FSGI: Jangan Batasi Penggunaan Subsidi Kuota Internet

Bebaskan penggunaan seperti untuk akses Google, Youtube, dan WhatsApp karena aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS