Jabar Kekurangan Tempat Penyimpanan Vaksin dan Tenaga Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Jabar Kekurangan Tempat Penyimpanan Vaksin dan Tenaga Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2020 | 18:48 WIB
Oleh : Adi Marsiela / LES

Bandung, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan pihaknya kekurangan tempat penyimpanan dan tenaga kesehatan untuk proses vaksinasi Covid-19. Pernyataan ini dia sampaikan usai mendapatkan hasil evaluasi pascasimulasi vaksinasi di Depok, Kamis (22/10/2020).

“Persiapan sudah maksimal tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage dan tenaga kesehatan,” terang Ridwan di Bandung, Senin (26/10/2020).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Marion Siagian menerangkan, vaksin harus disimpan dalam tempat dengan suhu antara 2-8 derajat Celcius. Dinas Kesehatan mendata total alat pendingin untuk vaksin di wilayah Bogor-Depok-Bekasi sebanyak 354 unit. Namun, 51 alat pendingin itu dalam kondisi rusak.

Menyoal tenaga vaksinator terlatih di Jabar saat ini mencapai 1.094 orang. Sementara total tenaga kesehatan di Jabar berjumlah 85.000 orang. “Jumlah tenaga vaksinator terlatih di wilayah Bogor Depok Bekasi berjumlah 312 orang, masih harus ditingkatkan (jumlahnya),” tambah Marion yang juga menjabat sebagia Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar ini.

Pemprov Jabar sengaja menggelar simulasi vaksinasi di Kota Depok karena sebaran Covid-19 diidentifikasi paling banyak berada di wilayah Bogor-Depok-Bekasi. Sebaran kasusnya mencapai 70% dari total akumulasi kasus Covid-19 di Jabar.

Sebelumnya, Ridwan meminta agar pemerintah pusat mengalokasikan setidaknya 3 juta dosis vaksin untuk wilayah Bogor-Depok-Bekasi. Total populasi penduduk di wilayah tersebut sedikitnya mencapai 16 juta jiwa.

Hingga saat ini, Ridwan menyatakan, kewenangan membagi dan menyebarkan vaksin itu ada di pemerintah pusat. “Pemerintah daerah hanya mengamankan (distribusi) saat diputuskan,” terang Ridwan.

Jika permohonannya dikabulkan, Ridwan memproyeksikan bakal ada 300.000 warga Kota Depok yang bisa mendapatkan vaksinasi. Ada empat kelompok warga yang bakal mendapatkan vaksinasi itu lebih dulu. “Pertama, tenaga kesehatan. Dua, TNI dan polri, ketiga, profesi yang interaksinya rawan seperti di stasiun, terminal dan petugas yang banyak interaksi. Empat, baru warga umum di zona rawan (penyebaran),” tegas Ridwan.

Mereka yang bisa mendapatkan vaksinasi itu harus berusia antara 18-59 tahun. Persyaratan itu merujuk pada uji klinis vaksin yang dilakukan pada rentang usia tersebut. “Di luar (rentang usia) itu harus pakai rekomendasi dokter,” imbuh Ridwan.

Meski sudah melakukan simulasi, Ridwan menyatakan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui kapan jadwal pemberian vaksin itu bakal dilaksanakan. Yang paling penting baginya adalah mempersiapkan seluruh infrastruktur dan tenaga kesehatan untuk menyukseskan pemberian vaksin gelombang I yang memanfaatkan pembelian vaksin dari luar negeri.

“Kapan disuntik tergantung pemerintah pusat. Kewenangan pemberian vaksin tipe I yang diimport langsung itu kewenangan pusat. Kalau sesuai (jadwal) kami siap, kalau mundur, kami maklum,” tutur Ridwan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Sumsel Dorong Penerapan Aspal Karet Lateks

Walaupun harganya mahal, tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Ada yang Belum Terima Kuota Tahap Satu, Kemdikbud: Data Kurang Akurat

Dengan begitu, jatah subsidi kuota pun dikembalikan ke satuan pendidikan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sekolah di 19 Provinsi Belum Dapat Subsidi Kuota Bulan Lalu

Padahal, guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini untuk mengurangi beban belajar selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Pengamat: Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo Harus Dihentikan

Kerusakan yang terjadi dan mengganggu habitat komodo bisa menjadi isu internasional yang berpotensi mencoreng nama Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KLHK: Pembangunan Taman Nasional Komodo Tak Mengganggu Habitat Komodo

Selain itu pembangunan dilakukan di lokasi lama yang pernah terbangun dan bukan di lokasi baru.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal

Fungsi literasi digital menjadi penting, karena generasi milenial hampir semuanya menggunakan media sosial.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kempupera Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Tunjuk Yuyuk Andriati sebagai Plh Kabiro Humas

Yuyuk untuk sementara menjabat Kabiro Humas hingga terpilih pejabat definitif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Penasihat hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Periksa Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur disangka telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS