# APBD DKI JAKARTA
Pinjaman sebesar Rp 180 miliar oleh Pemprov DKI kepada Bank DKI terkait commitment fee Formula E, terjadi sebelum Perda APBD DKI disahkan.
PSI menilai Anies lebih memprioritaskan Formula E dibandingkan penanganan banjir.
Menurut Ketua DPRD DKI tidak terjadi kenaikan gaji pimpinan dan anggota, tetapi penambahan kegiatan yang berdampak pada kenaikan anggaran.
Besaran tersebut disepakati setelah Banggar DPRD bersama TAPD menetapkan sejumlah pagu.
Empat fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna pengesahan P2APBD. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 mengalami penurunan sampai di angka Rp 44,66 triliun
Penyebab keempat, ia mengungkapkan Gubernur DKI lemah mengeksekusi program anggaran karena terkendala bekerja sendirian, tanpa ada wakil gubernur DKI.
Dana reses yang tersedia sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan sebanyak Rp 1,68 miliar saja dengan sisa sebanyak Rp 752 juta.
Prasetio Edi Marsudi menilai anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 belum sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI.
Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan UMP dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp 300 miliar.
