# KIPP
Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta menilai, Partai Amanat Nasional atau PAN dapat menjadi role model etika berdemokrasi.
Secara timing Pilkada 2024 dinilai kurang pas, karena berbarengan dengan Pileg dan Pilpres.
Namun KIPP mengingatkan penentuan zona suatu wilayah harus benar-benar valid sehingga tidak menjadi masalah.
Pelanggaran tidak akan terhindarkan karena model kampanye yang efektif digunakan adalah tatap muka, sementara tatap muka dibatasi hanya maksimal 50 orang.
KIPP menilai wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.
Pembatasan jumlah pemilih untuk mengurangi waktu antrean dan disesuaikan dengan jangka waktu pencoblosan.
"Kita perlu belajar dari Korea Selatan. Korsel berhasil laksanakan Pemilu di tengah pandemi karena adanya pra kondisi."
Lemahnya pengawasan terlihat dari adanya intervensi dari pemerintah dan DPR. Hal itu tertuang dalam Pasal 122 A ayat 2.
roses penghitungan suara Pemilu 2019 berpotensi melanggar UU
"Banyak energi yang sudah dikeluarkan, padahal tahapan pemilu semakin rumit," kata Kaka Suminta dari KIPP.
