AGRI 1577 (0) | BASIC-IND 938 (0) | BISNIS-27 477 (-5) | COMPOSITE 5975 (-53) | CONSUMER 1621 (0) | DBX 1411 (-16) | FINANCE 1361 (0) | I-GRADE 166 (-1) | IDX30 471 (-4) | IDX80 128 (-1) | IDXBASIC 1248 (-11) | IDXBUMN20 358 (-2) | IDXCYCLIC 736 (-3) | IDXENERGY 747 (1) | IDXESGL 129 (-1) | IDXFINANCE 1325 (-12) | IDXG30 135 (-1) | IDXHEALTH 1296 (-14) | IDXHIDIV20 416 (-3) | IDXINDUST 956 (-21) | IDXINFRA 871 (-0) | IDXMESBUMN 102 (-0) | IDXNONCYC 740 (-6) | IDXPROPERT 877 (-12) | IDXQ30 135 (-1) | IDXSMC-COM 282 (-1) | IDXSMC-LIQ 337 (-1) | IDXTECHNO 3348 (-40) | IDXTRANS 1056 (-1) | IDXV30 127 (-1) | INFOBANK15 952 (-11) | INFRASTRUC 1036 (0) | Investor33 406 (-3) | ISSI 176 (-1) | JII 577 (-4) | JII70 205 (-1) | KOMPAS100 1130 (-11) | LQ45 888 (-8) | MANUFACTUR 1250 (0) | MBX 1590 (-13) | MINING 1939 (0) | MISC-IND 1036 (0) | MNC36 301 (-2) | PEFINDO25 297 (-3) | PROPERTY 351 (0) | SMinfra18 295 (-1) | SRI-KEHATI 340 (-3) | TRADE 872 (0) |
Pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako.
DPP Projo menolak rencana Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembako.
Misbakhun menilai RUU KUP itu telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat peduli rakyat kecil.
Menteri Keuangan sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu sembako akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan perekonomian 2022 diprediksi masih dalam kondisi yang dinamis.
Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan jabatan fungsional ilmuwan data atau data scientist.
Tidak hanya sekadar menghafal lambang-lambangnya saja, tetapi juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi kinerja nilai tukar rupiah masih ada kecenderungan untuk terus menguat.
Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tahun ini karena fokus pada pemulihan ekonomi.
Pemerintah berencana menambah satu kelompok dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, sehingga jumlahnya menjadi lima.
