# OMNIBUS LAW
Lima organisasi profesi terdiri dari IDI, PDGI, PPNI), IAI beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama untuk menolak RUU Kesehatan
Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengerahkan aksi besar-besaran serentak di 34 provinsi Rabu, 12 Oktober 2022.
Revisi UU Ciptaker diharapkan dapat mereplikasi keterbukaan pembahasan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengungkap makna dua alat peraga yang dibawa saat demonstrasi.
DPR akan membuka partisipasi dan komunikasi dengan buruh dan mahasiswa dalam proses revisi UU Cipta Kerja.
Menurut Inosentius Samsul, DPR harus revisi UU PPP agar metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja diatur dalam UU PPP.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menegaskan revisi UU PPP harus dilakukan. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan mengubah UU Cipta Kerja.
Revisi UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK dinilai tidak sekadar menambahkan metode omnibus law dalam revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
MK menegaskan, obesitas regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pedoman baku penyusunan UU.
Apindo nilai tidak akan ada dampak yang serius bagi dunia usaha menyusul putusan MK terkait UU Cipta Kerja.
