Logo BeritaSatu

# OMNIBUS LAW

"Kumpulan Berita Omnibus Law Terbaru Dan Terkini"


Tolak RUU Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan Gelar Aksi Bersama

Tolak RUU Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan Gelar Aksi Bersama

Lima organisasi profesi terdiri dari IDI, PDGI, PPNI), IAI beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama untuk menolak RUU Kesehatan

NEWS | 28 November 2022

Pekan Depan, Ribuan Buruh Bakal Geruduk Istana Negara

Pekan Depan, Ribuan Buruh Bakal Geruduk Istana Negara

Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengerahkan aksi besar-besaran serentak di 34 provinsi Rabu, 12 Oktober 2022.

NEWS | 4 Oktober 2022

Revisi UU Ciptaker Diharapkan Replikasi Keterbukaan UU TPKS

Revisi UU Ciptaker Diharapkan Replikasi Keterbukaan UU TPKS

Revisi UU Ciptaker diharapkan dapat mereplikasi keterbukaan pembahasan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

NEWS | 25 Mei 2022

KASBI Ungkap Makna Dua Peraga Saat Demonstrasi Buruh

KASBI Ungkap Makna Dua Peraga Saat Demonstrasi Buruh

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengungkap makna dua alat peraga yang dibawa saat demonstrasi.

NEWS | 21 Mei 2022

Pimpinan DPR Siap Buka Dialog dengan Buruh soal Revisi UU Ciptaker

Pimpinan DPR Siap Buka Dialog dengan Buruh soal Revisi UU Ciptaker

DPR akan membuka partisipasi dan komunikasi dengan buruh dan mahasiswa dalam proses revisi UU Cipta Kerja.

NEWS | 21 April 2022

Perbaikan UU Cipta Kerja Tunggu Revisi UU PPP

Perbaikan UU Cipta Kerja Tunggu Revisi UU PPP

Menurut Inosentius Samsul, DPR harus revisi UU PPP agar metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja diatur dalam UU PPP.

NEWS | 3 Februari 2022

Baleg: Revisi UU PPP Harus Dilakukan

Baleg: Revisi UU PPP Harus Dilakukan

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menegaskan revisi UU PPP harus dilakukan. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan mengubah UU Cipta Kerja.

NEWS | 30 November 2021

Revisi UU Ciptaker Tak Cukup Tambahkan Omnibus Law di UU PPP

Revisi UU Ciptaker Tak Cukup Tambahkan Omnibus Law di UU PPP

Revisi UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK dinilai tidak sekadar menambahkan metode omnibus law dalam revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)

NEWS | 27 November 2021

MK: UU Cipta Kerja Kesampingkan Pedoman Baku Penyusunan UU

MK: UU Cipta Kerja Kesampingkan Pedoman Baku Penyusunan UU

MK menegaskan, obesitas regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pedoman baku penyusunan UU.

NEWS | 26 November 2021

Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Berdampak Luas

Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Berdampak Luas

Apindo nilai tidak akan ada dampak yang serius bagi dunia usaha menyusul putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

NEWS | 25 November 2021

CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE