# PAJAK SEMBAKO
Pemerintah dan DPR sepakat membatalkan pengenaan PPN pada sembako dan jasa pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap RUU HPP mampu mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada 2023.
Komnas UKM melihat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). tidak peka terhadap keadaan UKM.
Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menolak adanya rencana pengenaan pajak sembako.
Indef menilai PPN sembako bisa menimbulkan sejumlah risiko, antara lain dapat memengaruhi inflasi pada volatile food.
Sri Mulyani tegaskan PPN hanya dikenakan untuk barang kebutuhan pokok dengan kualitas khusus dan harga mahal.
Ada Lima pasal RUU KUP yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19.
Pajak sembako dinilai akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Pada dasarnya kenaikan PPN ini akan menaikkan variable cost perusahaan, di bagian perbekalan kapal dan konsumsi karyawan.
Untuk menggenjot penerimaan negara sekaligus efisiensi pemerintah bisa memangkas gaji direksi BUMN.