# PEMEKARAN PAPUA
DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang (UU).
Pemerintah Provinsi (Papua sebagai daerah induk diminta melakukan inventarisasi aset yang akan dihibahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan.
Pokja I Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru terus memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan terpenuhi.
Pokja II Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus mendalami dan melakukan verifikasi dokumen terkait persiapan peresmian Provinsi Papua Tengah.
Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat.
Pokja III Satgas Pengawalan DOB Kemendagri mendorong para pihak terkait untuk bekerja sama mempersiapkan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Pokja III Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus mematangkan data dukung dokumen persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Kelompok Kerja (Pokja) I Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan DOB Papua Selatan melakukan kunjungan kerja tahap awal di Kabupaten Merauke.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memacu percepatan kesiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Jumlah provinsi di Indonesia saat ini menjadi 37 provinsi. Terdapat tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.