# PJ KEPALA DAERAH
Pj kepala daerah tetap harus meminta persetujuan menteri dalam negeri (mendagri) untuk melakukan mutasi pejabat dan pengisian kekosongan jabatan.
Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran Nomor 821/5492/SJ yang mengizinkan penjabat atau Pj kepala daerah untuk memutasi atau memecat pegawai.
KPPOD menyesalkan pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar penjabat (pj) kepala daerah tidak korupsi.
Aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah yang sedang disusun Kemendagri diharapkan dapat mencegah politik transaksional jelang Pemilu 2024
KASN menegaskan penjabat (Pj) kepala daerah harus mampu mengawal birokrasi pemerintahan tetap netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan akan membahas secara detail mengenai aturan penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah dengan DPR.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah.
Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah mendorong pemerintah membuat aturan teknis penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah.
KPPOD meminta Kemendagri segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah agar tak terjadi penolakan.