# PROLEGNAS
Formappi menilai kinerja legislasi DPR tahun 2022 tidak pantas diapresiasi karena baru 3 UU yang disahkan DPR dari 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas.
Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap sejumlah RUU dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024.
Baleg DPR akan memasukkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Cipta Kerja ke Prolegnas Prioritas 2022
Menkumham Yasonna H Laoly kembali mendorong agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas RUU priorias tahun 2021.
Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dari 79 gugatan produk UU, hanya lima gugatan yang dikabulkan MK. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas legislasi.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR akan fokus menyelesaikan pembahasan tingkat I sejumlah RUU pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
Puan mengingatkan, capaian DPR dan pemerintah dalam menuntaskan RUU Prioritas 2021, merupakan ukuran kinerja yang telah ditetapkan bersama.
Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 11 tahun, dan butuh penyempurnaan.
Kesepakatan ini merupakan hasil terbaik dari perbedaan pendapat dalam pembahasan.
Pemerintah dan DPR sebaiknya dapat mengidentifikasi RUU yang dianggap dapat menopang kebijakan penanggulangan pandemi.
NEWSLETTER