AGRI 1577 (0) | BASIC-IND 938 (0) | BISNIS-27 477 (-5) | COMPOSITE 5975 (-53) | CONSUMER 1621 (0) | DBX 1411 (-16) | FINANCE 1361 (0) | I-GRADE 166 (-1) | IDX30 471 (-4) | IDX80 128 (-1) | IDXBASIC 1248 (-11) | IDXBUMN20 358 (-2) | IDXCYCLIC 736 (-3) | IDXENERGY 747 (1) | IDXESGL 129 (-1) | IDXFINANCE 1325 (-12) | IDXG30 135 (-1) | IDXHEALTH 1296 (-14) | IDXHIDIV20 416 (-3) | IDXINDUST 956 (-21) | IDXINFRA 871 (-0) | IDXMESBUMN 102 (-0) | IDXNONCYC 740 (-6) | IDXPROPERT 877 (-12) | IDXQ30 135 (-1) | IDXSMC-COM 282 (-1) | IDXSMC-LIQ 337 (-1) | IDXTECHNO 3348 (-40) | IDXTRANS 1056 (-1) | IDXV30 127 (-1) | INFOBANK15 952 (-11) | INFRASTRUC 1036 (0) | Investor33 406 (-3) | ISSI 176 (-1) | JII 577 (-4) | JII70 205 (-1) | KOMPAS100 1130 (-11) | LQ45 888 (-8) | MANUFACTUR 1250 (0) | MBX 1590 (-13) | MINING 1939 (0) | MISC-IND 1036 (0) | MNC36 301 (-2) | PEFINDO25 297 (-3) | PROPERTY 351 (0) | SMinfra18 295 (-1) | SRI-KEHATI 340 (-3) | TRADE 872 (0) |
Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 11 tahun, dan butuh penyempurnaan.
Kesepakatan ini merupakan hasil terbaik dari perbedaan pendapat dalam pembahasan.
Pemerintah dan DPR sebaiknya dapat mengidentifikasi RUU yang dianggap dapat menopang kebijakan penanggulangan pandemi.
Di luar itu, ada 7 RUU yang sebelumnya sudah masuk di Prolegnas Prioritas 2020, dan ingin dipertahankan Pemerintah.
Menurut Yasonna, pemerintah memilih menunggu dan melihat perkembangan wacana tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani membeberkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi agenda strategis DPR pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021.
Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Jimly meminta DPR harus menyatakan sikap untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020.
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.
Regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
