Logo BeritaSatu

# PUTUSAN MK

"Kumpulan Berita Putusan MK Terbaru Dan Terkini"


Saran Guru Besar Unpad soal Polemik Penjabat Kepala Daerah

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi berharap agar polemik penunjukan penjabat kepala daerah dapat dihentikan.

NEWS | 26 Mei 2022

Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan 362 DIM Revisi UU PPP

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengajukan sebanyak 362 DIM dalam revisi UU PPP.

NEWS | 7 April 2022

Jokowi Apresiasi Langkah Konkret MK Wujudkan Transformasi Peradilan Digital

Jokowi mengapresiasi langkah-langkah konkret yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat terwujudnya transformasi peradilan digital.

NEWS | 10 Februari 2022

Presiden Jokowi Tegaskan Semua Kebijakan Pemerintah Sesuai Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan semua kebijakan pemerintah sesuai nilai-nilai demokrasi, konstitusional, dan tidak menabrak prosedur.

NEWS | 10 Februari 2022

Jokowi: Pemerintah Tak Selamanya Sependapat dengan Putusan MK

Jokowi mengakui bahwa pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya

NEWS | 10 Februari 2022

Mahfud: Siapa Bilang UU Cipta Kerja Ndak Bisa Diterapkan?

Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan argumen sejumlah kalangan yang menyebut UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan.

ARCHIVE | 2 Desember 2021

Puan: Perbaikan UU Cipta Kerja Dilakukan dengan Cepat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

ARCHIVE | 30 November 2021

Pemerintah dan DPR Harus Ulangi Proses Pembuatan UU Ciptaker

Pakar hukum tata negara Juanda menyebut pemerintah dan DPR harus mengulangi proses pembuatan UU Cipta Kerja.

ARCHIVE | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, PPP: Timbulkan Masalah Baru

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. PPP menilai putusan MK itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

ARCHIVE | 29 November 2021

Baleg Akan Revisi UU PPP

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menyatakan pihaknya akan merevisi UU PPP.

ARCHIVE | 29 November 2021

TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.
BERITA TERPOPULER

BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings