"Kumpulan Berita RUU KUHP Terbaru Dan Terkini"

Hina Presiden dan Wapres di Medsos Terancam Penjara 4,5 Tahun

Penyerangan terhadap kehormatan kepala negara dan wakilnya tanpa memanfaatkan sarana teknologi informasi (TI) diancam hukuman paling lama 3,5 tahun.

RUU KUHP, Pakar: Penghina Presiden Dipidana Jika Ada Aduan

Pasal-pasal terkait dengan penghinaan kepala negara di dalam RUU KUHP dinilai jauh lebih demokratis dibandingkan pada KUHP yang berlaku saat ini.

Tinggal Bersama di Luar Perkawinan Bakal Dihukum Penjara

Setiap orang yang tinggal bersama di luar perkawinan bakal dikenakan sanksi penjara enam bulan. Hal itu diatur dalam RUU KUHP.

Komisi III DPR Terima Draf RUU KUHP Terbaru dari Pemerintah

Komisi III DPR menerima draf RUU KUHP terbaru dari pemerintah. Draf diserahkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Wamenkumham Pastikan Pemerintah Mendengar Kritik soal RUU KUHP

Wamenkumham, Eddy Hiariej memastikan pemerintah mendengar dan menampung setiap kritik terkait RUU KUHP.

Pemerintah Ragu RUU KUHP Bisa Disahkan Sebelum DPR Reses

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej  ragu RUU KUHP bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum DPR reses.

Wamenkumham Jelaskan Kenapa Belum Buka Draf RUU KUHP

Kemenkumham belum membuka atau mempublikasikan draf RUU KUHP terbaru sebagai bentuk penghormatan terhadap proses yang sedang berjalan.

Aliansi Masyarakat Kecewa DPR Tak Kritis soal RUU KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengaku kecewa dengan sikap DPR yang tidak mengkritisi pemerintah mengenai RUU KUHP. 

Pembahasan RUU KUHP, Pemerintah Usul Dua Aturan Dihapus

Pemerintah mengusulkan agar dua aturan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk dihapus.

RUU KUHP, Orangtua atau Anak Boleh Adukan Perzinahan

Orangtua atau anak dapat mengadukan perzinahan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP. Hal ini diungkap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.