Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini menjadi alasan RUU PKS perlu segera disahkan.

Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Partai Nasdem pun menepis anggapan bahwa RUU PKS membawa paham dan kepentingan liberalis.

Nasdem menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Amnesty International menilai kehadiran RUU PKS bisa memberi jaminan kepada korban kekerasan seksual.

Fraksi Nasdem mendesak RUU PKS tetap disahkan pada tahun ini, jangan ditunda-tunda lagi.

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.