# UU PDP
Adanya UU PDP mempertegas setiap PSE wajib menyediakan sistem keamanan siber yang andal dan aman guna menghindari pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi.
Naskah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terdiri atas 16 bab dan 76 pasal, sudah dapat diunduh pada laman setneg.go.id.
Masyarakat masih menaruh harapan terhadap kinerja para wakil rakyat yang dipilih pada Pemilu 2019.
Data Protection Officer (DPO) merupakan amanah UU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanunaya menyampaikan, hacker atau peretas akan tetap beraksi meskipun UU PDP telah disahkan.
Mahfud MD menegaskan tidak ada kaitan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dengan fenomena Bjorka.
Pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang dinilai bakal berdampak positif untuk perekonomian Indonesia.
Menurut Menkominfo, berdasarkan UU PDP, lembaga perlindungan data pribadi yang berada di bawah presiden memiliki empat tugas utama.
Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur sanksi administratif bagi para pelanggar UU PDP.
UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga mengatur soal larangan yang tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66.