"Kumpulan Berita UU PDP Terbaru Dan Terkini"

Regulasi Keamanan Siber Tegaskan Perlindungan Data Pribadi

Adanya UU PDP mempertegas setiap PSE wajib menyediakan sistem keamanan siber yang andal dan aman guna menghindari pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi.

Sah! Presiden Jokowi Teken UU Perlindungan Data Pribadi

Naskah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terdiri atas 16 bab dan 76 pasal, sudah dapat diunduh pada laman setneg.go.id.

Publik Dinilai Masih Menaruh Harapan terhadap Para Wakil Rakyat

Masyarakat masih menaruh harapan terhadap kinerja para wakil rakyat yang dipilih pada Pemilu 2019.

Sudah Punya DPO, Akseleran Siap Jalankan Ketentuan UU PDP

Data Protection Officer (DPO) merupakan amanah UU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi.

UU PDP Disahkan, Hacker Masih Akan Tetap Beraksi

Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanunaya menyampaikan, hacker atau peretas akan tetap beraksi meskipun UU PDP telah disahkan.

Mahfud MD: Pengesahan RUU PDP Tidak Terkait Hacker Bjorka

Mahfud MD menegaskan tidak ada kaitan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dengan fenomena Bjorka.

UU PDP Disahkan, Konsumen Dinilai Makin Nyaman Bertransaksi Digital

Pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang dinilai bakal berdampak positif untuk perekonomian Indonesia.

Berada di Bawah Presiden, Ini Empat Tugas Utama Lembaga PDP

Menurut Menkominfo, berdasarkan UU PDP, lembaga perlindungan data pribadi yang berada di bawah presiden memiliki empat tugas utama.

Ini Sanksi bagi Pelanggar UU Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur sanksi administratif bagi para pelanggar UU PDP.

Ini Empat Larangan Terkait Data Pribadi dalam UU PDP

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga mengatur soal larangan yang tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66.