Dilema Batu Bara

Investor Daily Sabtu, 10 Maret 2018 | 09:20 WIB

Batu bara sedang menjadi buah simalakama. Kenaikan harga batu bara, di satu sisi, membuat para pengusaha emas hitam bersukacita. Pemerintah, secara tidak langsung, juga ikut bergembira karena kenaikan harga akan memicu peningkatan produksi dan ekspor batu bara. Ujung-ujungnya, kinerja ekspor nasional terdongkrak. Penerimaan negara dari royalti dan pajak bakal melesat.

Namun, kenaikan harga batu bara, di sisi lain, membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ketar-ketir. Tahun lalu, PLN tekor Rp 16 triliun karena 60 persen pembangkitnya menggunakan batu bara. Kerugian PLN akan membengkak dua kali lipat tahun ini jika kenaikan harga batu bara tidak diikuti kenaikan tarif listrik. Padahal, pemerintah sudah wanti-wanti menyatakan tarif listrik tak akan naik sampai tahun depan.

Para analis memperkirakan harga batu bara terus menguat seiring kenaikan harga minyak yang dipicu pemangkasan produksi oleh para produsen minyak dan meningkatnya konsumsi sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi negara-negara industri. Harga batu bara acuan (HBA) periode Maret 2018 menyentuh titik tertinggi sejak enam tahun terakhir, pada level US$ 101,86 per metrik ton (MT).

Pada fase ini, pemerintah berada di persimpangan. PLN akan babak belur jika penguatan harga batu bara tidak diikuti kenaikan tarif listrik. Alih-alih mencapai target rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,9 persen pada 2019, PLN malah akan kesulitan menjamin pasokan listrik di wilayah-wilayah yang sudah menikmati aliran setrum. Program PLN bisa terbengkalai. Investasinya bisa sia-sia.

Bila PLN babak-belur, pemerintah bisa remuk-redam. Program pemerataan ekonomi sulit dicapai. Ketimpangan antarwilayah akan terus terjadi. Target-target pembangunan bakal buyar. Tingkat pengangguran 5,0-5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5-10 persen, indeks rasio gini 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 71,50 yang dipatok pemerintah tahun ini susah diwujudkan.

Menaikkan tarif listrik hampir mustahil. Selain sudah telanjur berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik sampai tahun depan, kenaikan tarif listrik bakal memukul daya beli masyarakat. Bila daya beli terganggu, target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 persen tidak akan tercapai. Tak cuma memukul daya beli masyarakat, kenaikan tarif listrik akan menelikung dunia usaha yang tahun ini bersiap ekspansi setelah tahun lalu melakukan konsolidasi.

Karena itu, kita maklum jika akhirnya pemerintah membatasi HBA di sektor kelistrikan dan kewajiban menjual 20% produksi batu bara ke pasar domestik. Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, HBA dinyatakan tetap bila lebih dari atau sama dengan US$ 70 per MT. Namun bila di bawah US$ 70 per MT, harga jual beli batu bara merujuk HBA dimaksud.

Pemerintah sadar jika kepmen ESDM yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu kurang mengakomodasi kepentingan para pengusaha batu bara. Maka sebagai kompensasinya, perusahaan yang menjual batu bara untuk kepentingan listrik nasional diberi tambahan produksi 10 persen.

Meski pemerintah menganggap kebijakan tersebut sebagai jalan tengah, polemik tentang pengaturan harga dan pasokan batu bara untuk pasar domestik di sektor kelistrikan sepertinya masih panjang. Itu karena kepmen ESDM dan PP 8/2018 masih menyimpan sejumlah celah, terutama dari sisi harga dan pengawasan.

Dari sisi harga, dualisme harga--harga domestik yang dipatok dan harga ekspor yang dilepas ke mekanisme pasar--bisa mendatangkan masalah. Para produsen di dalam negeri akan memilih ekspor dibanding menjual ke dalam negeri. Meski 20 persen produksi batu bara wajib dipasok ke pasar domestik, pemerintah belum punya instrumen yang dapat menjamin aturan domestic market obligation (DMO) bebas bahaya moral (moral hazard). Batu bara yang sedianya dijual ke dalam negeri bisa "bocor" ke luar.

Masalah paling besar dari dualisme harga adalah naiknya posisi tawar para importir dan buyer batu bara di luar negeri. Mereka akan menekan para produsen batu bara di Tanah Air untuk menurunkan harga ekspor agar mendekati harga domestik yang dipatok pemerintah. Alhasil, kenaikan harga batu bara di pasar global tak bisa sepenuhnya dinikmati produsen batu bara di dalam negeri. Situasi ini dapat memicu kekacauan harga batu bara yang diproduksi Indonesia.

Berkaca pada risiko-risiko tersebut, wajar jika beleid baru ini mendatangkan sentimen negatif di pasar saham. Menjelang dirilisnya aturan tersebut, indeks saham sektor pertambangan anjlok 3,56 persen. Ambruknya saham-saham sektor pertambangan, khususnya batu bara, punya andil besar terhadap kejatuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu (7/3) lalu sebesar 2,03 persen ke level 6.368,26.

Reaksi pasar saham terhadap pembatasan harga batu bara di dalam negeri oleh pemerintah mungkin dianggap berlebihan. Respons investor di lantai bursa boleh-boleh saja dinilai kelewatan. Namun, pasar sesungguhnya telah mengingatkan kita bahwa distorsi harga akan menciptakan distorsi-distorsi lainnya, yang bakal merugikan semua pihak.

Itu sebabnya, kita mendorong pemerintah mencegah distorsi lanjutan yang ditimbulkan dualisme harga batu bara. Pemerintah harus memberlakukan aturan yang dapat menjamin ketentuan DMO terbebas dari moral hazard. Pemerintah juga harus menerapkan instrumen yang dapat melindungi produsen batu bara domestik dari tekanan importir.

Spirit yang diusung pemerintah harus mencakup tiga hal. Pertama, kesinambungan bisnis dan program-program PLN tetap terjaga. Kedua, pemerintah tidak membebani rakyat dengan kenaikan tarif listrik. Ketiga, para pelaku bisnis di sektor batu bara tidak dirugikan.

Jika akhirnya kebijakan itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, pemerintah tak perlu ragu untuk merevisi, bahkan mencabutnya. Bukankah pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa mengatasi masalah dengan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution)? Lebih-lebih jika aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan untuk pencitraan atau kepentingan politik semata.

CLOSE