Investasi Migas

Investor Daily Kamis, 3 Mei 2018 | 09:19 WIB

Aturan investasi di sektor hulu migas ternyata masih rumit, berbelit, dan tumpang tindih. Meski pemerintah telah memangkas 14 beleid, regulasi di sektor hulu migas tetap saja belum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Itu sebabnya, kegiatan eksplorasi migas terus menyusut setiap tahunnya.

Karena alasan itu pula, Presiden Jokowi--untuk kesekian kalinya--menginstruksikan para pembantunya, terutama menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), agar memangkas lagi peraturan dan perizinan di industri hulu migas. Jokowi khawatir sektor hulu migas Indonesia tak menarik lagi di mata investor, sehingga produksi minyak nasional (lifting) tak tercapai.

Kekhawatiran Jokowi bukan tanpa sebab. Selama Januari-Maret 2018, lifting minyak hanya terealisasi 750,6 ribu barel per hari (bph), sedangkan lifting gas cuma 1,139 juta barel setara minyak per hari (boepd). Berarti, lifting minyak dan gas masing-masing hanya mencapai 94 persen dan 95 persen dari target 800.000 bph dan 1,2 juta boepd dalam APBN 2018. Bila ditotal, lifting minyak dan gas bumi (migas) cuma terealisasi 1,89 juta boepd atau 94 persen dari target 2 juta boepd.

Produksi minyak nasional yang jeblok selama kuartal I 2018 setali tiga uang dengan investasi yang terealisasi. Investasi migas selama kuartal I 2018 hanya mencapai US$ 2,4 miliar atau 17 persen dari target US$ 14,2 miliar. Rasio cadangan pengganti (reserve replacement ratio/RRR) juga kurang menggembirakan, cuma 33 persen dari target ideal 100 persen.

Banyak faktor yang menyebabkan produksi migas di bawah target. Misalnya faktor cuaca yang mengakibatkan jadwal pengangkutan minyak di terminal penampung terganggu. Namun, faktor regulasi sama sekali tidak bisa dinafikan. Dengan harga minyak nasional (Indonesia crude price/ICP) rata-rata US$ 63 per barel dibanding asumsi APBN sebesar US$ US$ 48 per barel, seharusnya para investor migas menggenjot produksi.
Belum menariknya iklim investasi hulu migas di Tanah Air juga tercermin pada minimnya investor yang mengikuti lelang blok migas. Dari tujuh blok migas yang dilelang lewat penawaran langsung tahun ini, hanya empat yang laku, yakni Blok Citarum, East Ganal, East Seram, dan Southeast Jambi, yang seluruhnya merupakan blok konvensional.

Tidak lakunya sejumlah blok migas yang dilelang membuat kita bertanya-tanya, mengingat pemerintah mengklaim skema bagi hasil pengelolaan blok migas saat ini jauh lebih baik. Pemerintah sejak awal 2017 menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split) untuk menggantikan skema biaya yang dapat dikembalikan (cost recovery). Gross split disebut-sebut lebih seksi dibanding cost recovery.

Jika iklim investasi hulu migas di dalam negeri tak dibenahi, kita khawatir lelang blok migas lainnya bakal sepi peminat. Selain menggelar lelang blok migas melalui penawaran langsung, pemerintah melelang 19 blok migas lainnya dengan mekanisme reguler. Lelang blok migas reguler berlangsung hingga 19 Juni 2018.

Maka wajar jika Presiden Jokowi wanti-wanti meminta agar peraturan dan perizinan di industri hulu migas dipangkas dan disederhanakan agar iklim investasi migas nasional lebih atraktif. Apalagi akhir-akhir ini para investor makin nyaring mengeluhkan regulasi di sektor hulu migas yang masih bertele-tele, baik di pemerintah pusat, pemda, maupun kementerian/lembaga (K/L).

Membenahi iklim investasi hulu migas adalah keharusan. Para investor harus diberi kemudahan, baik melalui insentif fiskal maupun nonfiskal--termasuk perizinan--agar mereka berbondong-bondong menanamkan investasinya di Indonesia. Sebab, setiap negara kini berlomba-lomba menarik investor migas. Negara yang menawarkan iklim investasi paling atraktiflah yang akan berhasil menjaring investor dan meningkatkan produksi migas nasionalnya.

Kekhawatiran terhadap jebloknya lifting migas nasional tidak mengada-ada. Dalam lima tahun terakhir, realisasi lifting minyak tak pernah mencapai target, kecuali pada 2016 (101 persen dari target), itu pun karena harga minyak membubung tinggi. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat itu masing-masing melonjak 52 persen dan 45 persen.

Mengkhawatirkan terus menurunnya produksi migas nasional tidaklah berlebihan. Sebab, suka atau tidak suka, migas masih menjadi sumber energi utama bangsa ini. Terlebih program pengembangan energi baru dan terbarukan masih jalan di tempat. Apalagi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri terus meningkat.

Penurunan lifting minyak secara terus-menerus bakal mengancam ketahanan energi nasional dan menggeregoti fundamental ekonomi domestik. Dengan produksi migas yang minim, Indonesia akan terus mengimpor minyak dan BBM. Itu artinya, harga BBM di dalam negeri mudah melonjak saat harga minyak mentah dunia menguat.

Lebih tragis lagi, tingginya impor minyak dan BBM akan menyebabkan nilai tukar rupiah mudah limbung. Pertamina saja menggelontorkan dana US$ 400-500 juta per hari untuk mengimpor minyak mentah dan BBM. Pelemahan rupiah akhir-akhir ini hingga mendekati level Rp 14.000 per dolar AS, salah satu pemicunya adalah impor minyak dan BBM.

Gejolak rupiah harus dicegah. Jika rupiah melemah, ekonomi domestik rentan dihajar inflasi barang impor (imported inflation). Daya beli masyarakat akan menurun. Subsidi BBM membengkak. Ekspansi fiskal APBN kian terbatas. Angka kemiskinan dan pengangguran akan melonjak.

Atas dasar itu, di sektor hulu migas, kita meminta pemerintah tidak berpuas diri, apalagi menepuk dada, hanya karena telah mengganti sistem pengelolaan blok migas dari skema cost recovery ke gross split. Deregulasi dan debirokratisasi harus tetap menjadi prioritas.

Kita juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam membenahi iklim investasi migas. Tahun lalu, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII untuk mempercepat pembangunan kilang minyak dan meningkatkan produksi migas nasional. Namun, hingga kini, paket ekonomi itu tak jelas juntrungannya.

Tentu kita menyambut baik rencana pemerintah memberikan keringanan pajak (tax allowance) dan penundaan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) guna mendorong investasi di sektor hulu migas. Mudah-mudahan insentif kali ini bukan cuma rencana, apalagi sekadar wacana.