Jangan Lupakan Ciliwung

Suara Pembaruan Sabtu, 17 November 2018 | 15:00 WIB

Setiap musim penghujan, banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta. Tidak hanya daerah-daerah permukiman, jalan-jalan utama di Ibu Kota juga berpotensi mengalami banjir. Selain sistem drainase yang belum baik, ancaman banjir juga datang dari aliran sungai-sungai yang ada di Jakarta, khususnya Ciliwung.

Sejak 2013, pemerintah telah merencanakan normalisasi Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer. Langkah normalisasi Ciliwung antara lain dengan melebarkan sungai menjadi 35-50 meter, memperkuat tebing sungai, membangun tanggul, memfungsikan sempadan sungai sebagai jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter, menambah kapasitas daya tampung air dari 200 m3/detik menjadi 570 m3/detik, dan menata kawasan di sekitar Ciliwung.

Proyek normalisasi Ciliwung ini terhenti sejak tahun lalu. Sampai saat ini belum ada lagi rencana pemerintah untuk melanjutkan normalisasi kali, meski banjir yang disebabkan luapan sungai terus mengancam warga Jakarta. Normalisasi Ciliwung merupakan bagian dari Program Penanganan Banjir Nasional dan terintegrasi dengan program lainnya, antara lain normalisasi Sungai Cisadane, pembangunan sodetan Ciliwung, pengamanan pantai Jakarta, dan pembangunan polder Kali Mati.

Proyek normalisasi Ciliwung terbagi menjadi empat ruas. Ruas pertama ada di bagian hulu, yakni di jembatan tol TB Simatupang-Jembatan Condet (Jakarta Timur) dengan target pembuatan tanggul sepanjang 7,58 km. Ruas kedua ada di jembatan Condet sampai jembatan Kalibata sepanjang 7,55 km di Kelurahan Balekambang, Pejaten Timur, dan Rawajati.

Kemudian, ruas ketiga meliputi jembatan Cawang hingga jembatan Kampung Melayu sepanjang 8,82 km di Kelurahan Cawang, Pengadegan, Cikoko, Bidara Cina, dan Kebon Baru. Terakhir, ruas keempat meliputi jembatan Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai sepanjang 9,74 km.

Namun, sampai saat ini, program normalisasi Ciliwung itu belum berjalan dengan baik. Dampaknya tentu dirasakan sebagian warga Jakarta. Misalnya, pada Senin (12/11) lalu, sejumlah wilayah di Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Selatan (Jaksel) mengalami banjir akibat luapan Ciliwung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, di wilayah Jaktim, banjir tertinggi terjadi di RW 04 dan RW 05 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Tinggi air mencapai 50 sentimeter hingga satu meter. Lokasi banjir yang cukup tinggi lainnya ada di RW 13 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, dengan ketinggian air mencapai 60-80 sentimeter.

Sementara, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, tinggi air mencapai 50 sentimeter. Di wilayah Jaksel, banjir terjadi di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu. Tingg air di sana mencapai 30 sentimeter.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengakui bahwa normalisasi Ciliwung belum selesai sepenuhnya sejak proyek itu dikerjakan lima tahun lalu. Sampai saat ini, proyek normalisasi itu baru berjalan sekitar 60%. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah pembebasan lahan.

Pembangunan inlet atau tempat masuknya air dan outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Bidara Cina juga mandek, karena tidak ada lahan. Pembangunan tanggul di Kali Sunter, Cipinang Melayu, juga menjadi salah satu program normalisasi sungai yang belum rampung. Kendalanya pun sama, yakni terkait proses pembebasan lahan.

Pihak Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan menyebutkan, kendala lain normalisasi Ciliwung adalah koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, pihak yang memiliki kewenangan terkait normalisasi itu. Pihak Sudin Tata Air Jaksel telah mengirim surat terkait keberlanjutan program normalisasi, khususnya yang ada di wilayah Jaksel, namun belum diindahkan.

Memang, persoalan lahan masih menjadi kendala sampai saat ini, terutama di kawasan yang terkait dengan pelebaran sungai dan pembangunan tanggul. Pembebasan lahan ini terkendala anggaran, di mana sampai saat ini pembayaran pembebasan lahan baru sekitar Rp 300 miliar. Untuk 2018, anggaran normalisasi Ciliwung oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 850 miliar untuk sungai atau kali, Rp 550 miliar untuk waduk, dan Rp 450 miliar untuk alat berat.

Kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya pengerjaan proyek normalisasi itu. Daerah-daerah yang terkena proyek banyak yang merupakan kawasan perkantoran dan padat penduduk. Hal itu membuat alat-alat berat kesulitan untuk mencapai lokasi.

Kita tentu berharap agar proyek normalisasi Ciliwung ini jangan terhenti. Ciliwung dan proyek normalisasinya jangan sampai dilupakan. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik di antara berbagai instansi terkait agar proyek ini tidak berhenti. Kita tentu yakin pemerintah, baik pusat maupun Pemprov DKI mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sampai saat ini.

Kita juga berharap agar warga Jakarta, khususnya warga yang lahannya terkena proyek, ikut menyadari pentingnya normalisasi Ciliwung itu tetap berjalan. Dibutuhkan kesadaran dan kesabaran warga untuk ikut bekerja sama membantu program pemerintah dalam proyek ini. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah kesediaan warga di sekitar Ciliwung untuk direlokasi ke rumah susun yang telah disiapkan pemerinta, seperti Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Jika semua itu dijalankan, yakni koordinasi antarinstansi berjalan baik dan warga mau bekerja sama demi kepentingan bersama, maka kendala-kendala dalam proyek normalisasi Ciliwung bisa teratasi. Jika Ciliwung kembali normal, maka ancaman banjir akan semakin menjauh dari Ibu Kota.