Membenahi Perizinan

Suara Pembaruan Senin, 19 November 2018 | 17:00 WIB

Indonesia masih bergelut dengan persoalan perizinan bagi dunia usaha. Meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memangkas dan menyederhanakan perizinan usaha, seperti menerapkan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS), pengusaha di Tanah Air masih merasakan perizinan yang berbelit.

Kondisi tersebut membuat praktik pungutan liar (pungli) dan suap di lingkungan perizinan tak bisa dilenyapkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengusaha, dan praktik ilegal itu jelas melahirkan ekonomi biaya tinggi.

Meski demikian, persoalan kepastian hukum bagi pengusaha dinilai masih menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi pemerintah. Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang memangkas prosedur, waktu, dan biaya perizinan usaha, belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan.

Padahal, saat ini pemerintah memerlukan investasi langsung untuk mendorong sektor manufaktur yang berorientasi ekspor atau substitusi impor. Upaya ini untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Arus investasi langsung mensyaratkan adanya kepastian hukum bagi dunia usaha.

Membaiknya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berdasarkan suvei lembaga internasional, belum tercermin secara utuh di lapangan. Bank Dunia dalam surveinya mengenai kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) mencatat perbaikan peringkat Indonesia dari 120 pada 2014 menjadi peringkat ke-72 pada 2017. Hal yang sama terungkap dari survei World Economic Forum, di mana peringkat daya saing Indonesia meningkat dari 47 menjadi 45.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal menjadi presiden menjadikan kemudahan berbisnis menjadi salah satu prioritasnya. Presiden menyadari, bahwa kemudahan berbisnis merupakan salah satu elemen fundamental yang menjadi potret daya saing sebuah negara. Di sisi lain, kemudahan berbisnis menjadi prasyarat masuknya investasi langsung, yang sangat diperlukan untuk mendorong sektor manufaktur di Tanah Air.

Akan tetapi, banyak persoalan yang membuat inisiatif pemerintah untuk memangkas dan menyederhanakan perizinan terkendala di lapangan. Rencana OSS, misalnya, ternyata menghadapi kendala teknis lantaran sistem atau jaringan komputer antarkementerian dan antarlembaga terkait belum terkoneksi dengan baik. Kondisi tersebut membuat OSS tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Akibatnya, proses perizinan secara offline tak bisa dihindari harus tetap dijalani oleh pengusaha.

Banyak kondisi di lapangan yang tampaknya belum siap untuk mengimplementasikan penyederhanaan perizinan. Selain kendala teknis, dikhawatirkan ada kendala menyangkut sikap mental birokrat yang berusaha tetap membuka celah pungli dan suap. Jika benar ada birokrat di instansi tertentu atau di daerah yang sengaja menghalang-halangi, tentu menjadi tugas pemerintah untuk membersihkan birokrat semacam ini.

Dikhawatirkan, praktik suap yang marak dilakukan pengusaha dan di kemudian hari dibongkar aparat keamanan, faktor utama penyebabnya adalah sikap mental birokrat di bidang perizinan yang memanfaatkan celah untuk menarik pungli dan meminta suap. Sebab, mustahil pengusaha mau mengeluarkan biaya suap hingga miliaran rupiah, jika semua proses perizinan berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Kerap kali pengusaha terpaksa menyuap lantaran tidak ada kepastian hukum dalam perizinan. Hal yang seharusnya diizinkan menjadi dilarang, dan sebaliknya yang sesuai aturan seharusnya dilarang akhirnya diizinkan. Semua itu bisa “dimainkan” oleh oknum birokrat tentu dengan imbalan uang.

Kondisi ini membuat praktik suap-menyuap menjadi hal yang lazim terjadi di sektor perizinan usaha. Praktik yang sudah mengakar kuat ini melahirkan persepsi tidak ada kegiatan usaha yang bisa berjalan tanpa suap.
Pemerintah wajib segera merealisasikan penyederhanaan perizinan. Jangan lagi pengusaha harus berurusan dengan banyak instansi untuk memperoleh perizinan. Sudah saatnya diciptakan paradigma, bahwa pengusaha hanya berurusan dengan institusi tunggal yang mengintegrasikan berbagai instansi terkait.

Selain itu, pemangkasan prosedur dan waktu perizinan juga harus direalisasikan di lapangan, dan dibakukan secara nasional, berapa lama dan biaya yang diperlukan. Jangan sampai persoalan waktu ini juga menjadi ladang pungli dan suap.