Antara "New Normal" dan "New Abnormal"

Investor Daily Senin, 19 November 2018 | 10:00 WIB

Konjungtur ekonomi yang kian tak menentu melahirkan istilah new normal. Kurs rupiah terhadap dolar AS tidak lagi normal di level Rp 13.400 yang menjadi asumsi awal APBN 2018, melainkan sudah di level Rp 14.800 dan sempat beberapa pekan di atas Rp 15.200. Ketika asumsi APBN mengikuti kurs terakhir, nilai tukar rupiah malah bergerak lagi ke level baru.

Perkembangan ekonomi yang tak menentu tidak saja melahirkan istilah new normal, melainkan juga new abnormal. Perkembangan ke level baru yang di luar hitung-hitungan ekonomi disebut new abnormal. Setelah berlangsung lama, situasi ini pun dianggap normal atau dianggap new normal. Inilah kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini, khususnya kurs rupiah terhadap dolar AS dan mata uang kuat dunia.

Pada raker dengan DPR RI, Selasa (16/10), Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar kurs yang menjadi asumsi APBN 2019 bukan lagi Rp 14.400, melainkan Rp 15.000 per dolar AS. Waktu itu, kurs di atas Rp 15.200 per dolar AS. Namun, memasuki pekan kedua November 2018, kurs turun ke level Rp 14.600 per dolar AS.
Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamis pekan lalu, Bank Indonesia (BI) untuk keenam kalinya tahun ini, menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 6%. Langkah ini dinilai ahead of the curve, direspons positif seperti terlihat pada penguatan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sehari setelahnya, Jumat (16/11), pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Pertama, devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) dan ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Ketentuan yang akan dituangkan di Peraturan Bank Indonesia (PBI) ditargetkan mulai diberlakukan akhir Desember 2018. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini mendapatkan insentif berupa pemberian tarif final pajak penghasilan atas deposito.

Kebijakan kedua adalah perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday untuk mendorong investasi langsung di industri perintis, hulu hingga hilir, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Sedang kebijakan ketiga adalah pelonggaran daftar negatif investasi (DNI) sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Pemerintah membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar.

Pemerintah juga melonggarkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA), namun masih sepi peminat. Kepemilikan saham oleh asing diperbesar. Kebijakan ini diharapkan menambah daya tarik bagi pemodal asing.

Paket kebijakan ekonomi ke-16 ini tidak langsung berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Tapi, paling tidak, kebijakan DHE cukup ampuh untuk memperkuat cadangan devisa dalam negeri. Sedang tax holiday dan pelonggaran DNI perlu ditopang oleh perbaikan iklim investasi.

Kita mengimbau kepada semua eksportir yang berbasis sumber daya alam --migas, batu bara, dan hasil pertambangan lainnya, serta perkebunan-- untuk mnyimpan hasil ekspornya di perbankan nasional. Perusahaan dengan basis sumber daya alam sudah banyak mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan segala dampaknya. Kini, saat negara dalam kesulitan, mereka wajib membantu.

Jika semua devisa hasil ekspor disimpan di perbankan nasional, cadangan devisa Indonesia bukan lagi hanya UD$ 115 miliar, melainkan di atas US$ 300 miliar. Dengan nilai devisa yang besar, rupiah tidak lagi menjadi bulan-bulanan karena ketidakmampuan Indonesia memenuhi permintaan akan devisa. Rupiah akan kembali ke level real normal, level yang benar-benar normal karena nilai tukar mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia.

Dengan rupiah yang stabil, harga saham di BEI tak lagi terombang-ambing, melainkan mencerminkan kinerja fundamental emiten. Pada tiga kuartal pertama 2018, terdapat 405 atau 78% emiten di BEI yang mencetak laba bersih. Laba bersih emiten pada rentang waktu ini naik 12%, sedang indeks harga saham gabungan di BEI pada periode yang sama minus 5,40%. Ini adalah situasi abnormal.

Pasar saham saat ini dalam situasi abnormal karena harga saham jatuh cukup dalam pada saat kinerja fundamental emiten membaik. Harga saham sektor infrastruktur, konstruksi, dan properti jatuh cukup dalam walau kinerja fundamental meningkat.

Situasi new abnormal adalah saat yang tepat untuk mencermati saham-saham di BEI. Jangan hanya melihat sektornya, melainkan masing-masing individu saham. Banyak saham undervalued yang mengisyaratkan time to buy.